JAKARTA, borneoreview.co – Realisasi alih energi listrik tenaga surya masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menargetkan kapasitas listrik dari pembangkit tenaga surya tahun 2029 mencapai 100 gigawatt peak (GWp). Kenyataanya saat ini Indonesia baru memiliki 1,59 gigawatt peak.
Hal itu diungkap Institute for Essential Services Reform (IESR), dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook (ISEO) 2027.
Setiap 2 tahun sekali IESR meluncurkan laporan perkembangan dan proyeksi reformasi energi terbarukan di Indonesia. Laporan kali ini merupakan edisi ketiga yang diluncurkan lembaga olah data lingkungan tersebut.
Berdasarkan laporan ISEO 2027, pembangkit listrik tenaga surya Indonesia mencapai 1 GWp (1.000 MWp) pada tahun 2025.
Saat ini kapasitasnya naik menjadi 1,59 GWp pada kuartal I-2026. Artinya baru sekitar 1,5 persen dari kapasitas pembangkit nasional yang terwujud. Hanya 0,3 persen dari produksi listrik domestik.
Potensi PLTS Atap
PLTS yang dibangun di atap mendominasi kapasitas surya nasional sebesar 0,90 GWp atau 57 persen dari total capaian kapasitas pembangkit nasional.
Sisanya berasal dari PLTS skala utilitas sebesar 0,33 GWp, PLTS captive 0,30 GWp, dan PLTS di wilayah terpencil (remote) sekitar 0,06 GWp.
CEO IESR, Fabby Tumiwa menilai ambisi PLTS 100 gigawatt peak (GWp) harus tercermin dalam revisi atau pembaruan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah mengoptimalkan pembangunan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) skala utilitas.
Pemerintah juga disarankan melakukan substitusi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan PLTS dan BESS.
PLTS atap diarahkan terintegrasi dalam sistem PT PLN agar mampu memenuhi tenggat waktu 3 tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Jumlah proyek-proyek yang siap beroperasi atau ready to finance juga harus naik signifikan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.
“Dari 14 proyek program 100 GWp yang diluncurkan pada 25 Agustus 2026, dengan total sekitar 5,2 GWp, baru sekitar 526 MWp yang memiliki target waktu penyelesaian,” kata Fabby dalam Peluncuran ISEO 2027.
Dukungan Regulasi
IESR merekomendasikan peta jalan multikanal untuk merealisasikan target 100 GWp tersebut.
Berdasarkan pemodelan lembaga tersebut, kapasitas PLTS mampu mendekati 96,7 GWp pada tahun 2029.
Syaratnya, seluruh kanal pengembangan berjalan secara bersamaan dan didukung perbaikan regulasi utama, seperti kuota PLTS atap dan proses pengadaan PLTS utilitas.
Rinciannya, sekitar 8 gigawatt (GW) telah direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan melalui pengadaan Mentari GigaOne.
Tambahan 56 GW melalui pengadaan PLN dan sekitar 33 GW melalui jalur lain. Seperti PLTS atap, de-dieselisasi, elektrifikasi perdesaan, PLTS captive, serta pemanfaatan energi surya terdistribusi lainnya terutama yang mendorong aktivitas produktif.
Ambisi Presiden
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya secara resmi meluncurkan program PLTS berkapasitas 100 GWp.
Sebagai tahap awal, proyek ini dimulai dengan pembangunan PLTS berkapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Peluncuran dan peletakan batu pertama program tersebut dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa—Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat selesai dalam waktu 3 tahun.
Presiden bahkan menantang tim energi untuk menuntaskannya lebih cepat dalam 2 tahun.
Pengembangannya menggunakan tiga konsep utama: PLTS Ground Mounted di lahan terbuka skala besar, PLTS atap pada bangunan, dan PLTS terapung di atas waduk atau badan air.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa total investasi yang dibutuhkan untuk program ini mencapai US$73 miliar atau sekitar Rp1.140 triliun.
Hemat Biaya Operasional
Bahlil menjelaskan pemanfaatan PLTS yang terintegrasi dengan BESS berpotensi menghemat biaya operasional hingga Rp73,9 triliun per tahun jika dibandingkan menggunakan pembangkit bermesin diesel.
Proyek ambisius ini diproyeksikan menyerap 5,52 juta lapangan kerja baru. Serta mengurangi emisi karbon sebesar 140 juta ton CO2 per tahun, yang setara dengan nilai ekonomi karbon Rp6,31 triliun.
“Untuk PLTS-nya saja yang sekarang kita resmikan, nilainya (karbon) kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sen. Namun, itu belum termasuk baterai,” kata Bahlil.
Sejumlah pelaku industri asal China, termasuk produsen baterai dan perusahaan seperti Tsingshan Group, menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek dan rantai pasok energi surya.***
