PEKANBARU, borneoreview.co – Kementerian Koperasi menyiapkan skema alokasi 20 persen lahan kebun sawit untuk dikelola langsung oleh petani.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah menyebutkan, akses pengelolaan lahan tersebut akan dikoordinasikan melalui kelembagaan koperasi.
Menurut Farida, kebijakan strategis ini menjadi bagian dari pelaksanaan reforma agraria. Memastikan penataan kembali lahan sawit tidak berhenti pada penguasaan oleh negara.
Aset lahan yang kembali dikuasi negara harus menghadirkan fungsi produktif serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Komitmen alokasi lahan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan kerja sama Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Palma Nusantara yang ditandatangani 20 Juli 2026.
“Reforma agraria tidak boleh berhenti pada penguasaan kembali oleh negara. Namun, harus berujung pada kepemilikan dan manfaat yang luas bagi rakyat,” kata Farida di Gedung Daerah Balai Serindit, Riau, Rabu (18/11).
Penataan Aset
Menurut Farida, keberhasilan reforma agraria harus menyentuh dua pilar utama secara berimbang. Penataan kepemilikan tanah (asset reform) dan penyediaan dukungan ekonomi (access reform).
Dukungan ekonomi mencakup pembiayaan, teknologi, pengolahan hasil kebun, hingga akses pasar.
Selama ini, petani sawit ditempatkan hanya sebagai penyedia bahan baku tandan buah segar (TBS). Patani tidak dapat menikmati nilai tambah dari pengolahan minyak sawit mentah (CPO) maupun produk turunannya.
“Petani sawit harus masuk ke dalam rantai nilai pascaproduksi. Mereka tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga harus mendapatkan manfaat dari proses pengolahan hingga pemasaran.”
Sebelumnya, koperasi harus memenuhi prasyarat tata kelola manajeman agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani di sentra produksi sawit.
Verifikasi Koperasi
Koperasi harus terverifikasi dan memiliki standar oerasional untuk mencegah kegagalan usaha.
Farida Farichah menyebut banyaknya kelompok masyarakat yang berminat mengelola lahan sawit hingga 3.000 hektare.
Namun belum memiliki perencanaan bisnis matang, kepastian sumber modal, maupun kesiapan teknis pengelolaan kebun.
Proses verifikasi dan standardisasi koperasi bukan untuk menghambat masyarakat. Melainkan memastikan manajemen berjalan profesional dan transparan.
“Verifikasi koperasi bukan untuk menghalang-halangi. Tujuannya profesionalisme koperasi dan memperbaiki tata kelola. Agar tidak menimbulkan masalah maupun kegagalan bagi masyarakat,” kata Farida
Kemudian koperasi harus menjamin keselarasan kontribusi produksi kelapa sawit dengan kesejahteraan petani.
Provinsi Riau mencatatkan produksi CPO sekitar 9,46 juta ton pada 2025. Jumlah itu hampir 20 persen dari total produksi nasional.
Besarnya kontribusi ekonomi tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui koperasi yang mandiri.
“Keberhasilan reforma agraria bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat. Tetapi juga dari kepemilikan aset, kekuatan koperasi dalam mengambil keputusan, dan kembalinya nilai tambah kepada rakyat.”
Apa Beda Sistem Plasma
Skema 20 persen lahan kebun sawit untuk petani. Bukankah itu juga yang dilakukan perusahaan melalui kewajiban kebun plasma?
Kewajiban yang lebih banyak tidak berwujud dan menyisakan konflik lahan berkepanjangan antara perusahaan sawit dan warga di lingkar kebun.
Apakah reforma agraria yang dimaksud Kementerian Koperasi, menempatkan BUMN perkebunan PT Agrinas Palma Nusantara sebagai pengganti pihak swasta tapi dalam model ekonomi kerakyatan?
Keadilan Sosial
Sebentar kita kutip arti dari Reforma Agraria di Indonesia. “Upaya terencana untuk menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber-sumber agraria lainnya demi menciptakan keadilan sosial, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat”.
Ada tiga unsur tujuan reforma agraria: keadilan sosial, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dari ketiganya, mana yang paling mudah dicapai?
Kepastian hukum. Sebab hukum sering disempitkan sekadar UU dan perangkat administrasi tertulis lainnya. Semua yang bisa dicatat bisa diatur. Dan semua yang bisa diatur, bisa dikendalikan.
Sedangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya hal paling nyata dari ketiganya.
Gelas takarnya jelas; kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Selama kepastian hukum reforma agraria tidak menjamah kebutuhan masyarakat sekitar objek tanah, berarti dia gagal memenuhi capaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Jadi tinggal ditunggu kepada siapa skema 20 persen lahan perkebunan sawit ini ditujukan.
Jika langsung untuk petani, bagaimana mekanismenya bisa memenuhi rasa keadilan sosial dan memberikan kesejahteraan. Penting untuk dilihat.***
