DPR Tegaskan UU Perampasan Aset Bukan karena Desakan, Publik Menunggu Bukti

UU Perampasan Aset

JAKARTA, borneoreview.co – Setelah 18 tahun bergulir di parlemen, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Namun, penges0ahan yang disertai pernyataan bahwa prosesnya bukan karena desakan publik justru menyisakan pertanyaan besar: mengapa negara membutuhkan waktu hampir dua dekade untuk menghadirkan instrumen hukum yang dinilai penting dalam pemberantasan korupsi?

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan dilakukan karena tekanan maupun desakan pihak tertentu. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah seluruh proses penyusunan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan sebelum meminta persetujuan para legislator.

Pernyataan tersebut patut menjadi catatan. Sebab, ketika sebuah regulasi membutuhkan waktu hingga 18 tahun untuk disahkan, persoalannya bukan sekadar bagaimana proses penyusunannya, melainkan juga bagaimana komitmen politik lembaga legislatif dalam mempercepat lahirnya aturan yang dibutuhkan masyarakat.

DPR memang mengklaim telah menjalankan proses partisipasi publik secara bermakna. Puan menyebut setidaknya terdapat 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum yang dilakukan selama pembahasan.

Komisi III DPR RI juga disebut telah melaksanakan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Selain itu, dilakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar substansi RUU tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain, termasuk KUHAP dan KUHP.

Namun, banyaknya rapat dan kunjungan kerja tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan legislasi. Partisipasi publik semestinya tidak berhenti pada aktivitas mendengar aspirasi, tetapi harus terlihat dalam substansi aturan yang melindungi kepentingan masyarakat sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan adil.

Lebih jauh, pengesahan undang-undang bukanlah garis akhir pemberantasan korupsi. Justru tantangan sesungguhnya dimulai ketika aturan tersebut diterapkan.

Publik tentu tidak ingin UU Perampasan Aset hanya menjadi tambahan daftar regulasi yang terdengar progresif, tetapi minim dampak dalam praktik. Undang-undang ini harus mampu memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan, memutus keuntungan ekonomi pelaku korupsi, dan memastikan uang maupun kekayaan negara yang dirampas dapat dikembalikan.

Pada saat yang sama, mekanisme perampasan aset harus memiliki batas kewenangan yang jelas, proses hukum yang transparan, serta perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik. Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Puan berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Harapan itu tentu layak diapresiasi, tetapi masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan optimistis.

Delapan belas tahun adalah waktu yang terlalu panjang untuk menunggu sebuah instrumen pemberantasan korupsi. Karena itu, setelah palu pengesahan diketuk, DPR dan pemerintah tidak boleh berhenti pada klaim keberhasilan legislasi.

Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak rapat digelar atau berapa kali kunjungan kerja dilakukan, melainkan seberapa efektif undang-undang tersebut membongkar kejahatan, menyelamatkan aset negara, dan menghadirkan keadilan.

Jangan sampai setelah 18 tahun menunggu, masyarakat kembali harus menunggu bertahun-tahun untuk melihat hasil nyata dari undang-undang ini.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *