SUMBAWA, borneoreview.co – Persoalan pertambangan rakyat dan keterbatasan LPG bersubsidi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), memperlihatkan pekerjaan rumah pemerintah dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa kini harus memperjuangkan dua persoalan sekaligus ke pemerintah pusat. Di satu sisi, masyarakat penambang membutuhkan kepastian hukum agar tidak terus berada dalam ketidakpastian. Di sisi lain, rumah tangga, petani, dan nelayan membutuhkan jaminan ketersediaan LPG 3 kilogram dengan harga terjangkau.
Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membawa persoalan tersebut ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (19/11/2026).
Rombongan diterima Koordinator Pengelolaan Wilayah Kementerian ESDM Andri Wijayanto untuk membahas percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta penambahan kuota LPG bersubsidi.
Desakan percepatan WPR dan IPR sesungguhnya memperlihatkan persoalan mendasar yang belum tuntas. Masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan masih membutuhkan pengakuan legal agar dapat bekerja secara aman dan tertib.
Tanpa kepastian wilayah dan izin, aktivitas pertambangan rakyat berisiko terus berada dalam ruang abu-abu. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga membuka peluang praktik pertambangan tanpa pengawasan memadai.
Bupati Syarafuddin Jarot menyatakan pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat penambang memperoleh kepastian hukum, sekaligus menjalankan aktivitas pertambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
Namun, komitmen tersebut tidak cukup berhenti pada pertemuan dan penyampaian aspirasi. Pemerintah pusat harus memberikan kejelasan mengenai tahapan, target penyelesaian, dan kepastian penerbitan izin. Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar, sementara persoalan legalitas tak kunjung menemukan ujung.
Kuota LPG Turun, Beban Masyarakat Bertambah
Persoalan lain yang tak kalah mendesak adalah keterbatasan LPG 3 kilogram. Berdasarkan data Pemkab Sumbawa, alokasi LPG bersubsidi pada 2026 mencapai 11.003 metrik ton atau setara 3.667.667 tabung.
Angka tersebut turun 593 metrik ton dibandingkan alokasi 2025.
Penurunan kuota ini patut menjadi perhatian serius. LPG 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan dasar yang menopang kehidupan rumah tangga dan aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Ketika pasokan terbatas, masyarakat berpotensi menghadapi kesulitan memperoleh LPG, bahkan harus menanggung beban tambahan jika terjadi kenaikan harga di tingkat pengecer.
Pemkab Sumbawa telah mengusulkan tambahan kuota untuk 2027 sebesar 46.089 metrik ton. Pemerintah daerah juga meminta kebutuhan petani dan nelayan masuk dalam pertimbangan evaluasi distribusi LPG bersubsidi.
Akan tetapi, penambahan kuota harus disertai perhitungan kebutuhan yang transparan dan pengawasan distribusi yang ketat. Sebab, persoalan LPG bersubsidi bukan semata-mata soal jumlah tabung, melainkan juga ketepatan penerima.
Jangan sampai tambahan kuota justru tidak menyelesaikan persoalan apabila distribusinya masih dikuasai pihak yang tidak berhak. Subsidi negara harus benar-benar dinikmati kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Tambang Harus Menghidupi, Bukan Merusak
Di tengah dorongan legalisasi pertambangan rakyat, Pemkab Sumbawa juga membawa agenda pelestarian lingkungan melalui program Sumbawa Hijau Lestari.
Komitmen ini penting mengingat kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa mencapai 59,08 persen dari luas wilayahnya.
Program tersebut diarahkan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan kawasan resapan air, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi seperti kemiri, sengon, dan alpukat.
Namun, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar untuk memastikan agenda ekonomi dan lingkungan tidak berjalan saling bertentangan.
Legalitas pertambangan rakyat tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk mengeksploitasi alam tanpa batas. Penetapan WPR dan penerbitan IPR harus disertai pengawasan, standar keselamatan, kewajiban reklamasi, serta perlindungan kawasan hutan dan sumber air.
Jangan sampai atas nama kesejahteraan masyarakat, kerusakan lingkungan justru diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sumbawa membutuhkan kebijakan sumber daya alam yang tidak hanya menghasilkan uang dalam jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Kini, bola berada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Perjuangan Pemkab Sumbawa ke Kementerian ESDM harus menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar catatan kunjungan kerja.
Masyarakat membutuhkan legalitas untuk bekerja, LPG untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan lingkungan yang tetap lestari. Ketiganya bukan tuntutan yang saling bertentangan, melainkan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi secara bersamaan.***
