SAMARINDA, borneoreview.co – Spanduk terbentang di FlyOver Jalan Ir. Juanda, Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim). Pesannya pendek, tetapi menohok: “Merdeka dari Kecanduan Batu Bara.”
Di bawah lalu lintas kendaraan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim bersama XR Bunga Terung membawa satu pertanyaan pahit pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI: merdeka bagi siapa?
Di Kaltim, batu bara bukan sekadar komoditas. Ia telah menjadi denyut ekonomi, sumber penerimaan, sekaligus bayang-bayang panjang bagi ruang hidup warga.
Catatan JATAM menunjukkan produksi batu bara Kaltim mencapai sekitar 368 juta ton sepanjang 2025. Angka itu menempatkan Bumi Etam sebagai salah satu lumbung batu bara utama Indonesia.
Namun, di balik gunungan produksi, terdapat lanskap lain tanah terkoyak, hutan tertekan, sungai tercemar, jalan berdebu, lalu lintas angkutan berat, serta lubang tambang terbuka.
Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing, menyebut sekitar 5,3 juta hektare wilayah Kaltim telah dikapling aktivitas pertambangan melalui 1.404 izin tambang.
Bagi JATAM, angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia menggambarkan luas ruang hidup masuk dalam pusaran industri ekstraktif.
Harga Ekstraksi
Persoalan paling getir muncul dari lubang bekas tambang. Mustari menyebut terdapat 1.738 lubang tambang di Kaltim.
Dari lubang itu, 53 orang meninggal dunia, dengan hampir 80 persen korban disebut merupakan anak-anak.
“Sebanyak 1.738 jumlah lubang tambang telah mewariskan 53 korban meninggal di dalamnya. Hampir 80 persen merupakan anak-anak,” ujar Mustari.
Ia menyebut persoalan korban lubang tambang berlangsung sejak 2011. Hingga kini, menurut JATAM, penyelesaian serta keadilan bagi keluarga korban belum sepenuhnya hadir.
Di titik ini, lubang tambang tidak lagi sekadar cekungan bekas pengerukan. Ia berubah menjadi simbol harga sosial sebuah industri ketika sumber daya telah diangkut keluar, risiko masih tertinggal di halaman rumah warga.
Masalah tidak berhenti pada lubang. JATAM menyoroti tekanan terhadap sungai, hutan, serta infrastruktur publik.
Jalan umum ikut terseret dalam rantai distribusi batu bara. Debu mengepul, kendaraan berat memenuhi ruas jalan, kemacetan muncul, sementara kerusakan jalan serta risiko kecelakaan harus ditanggung masyarakat.
Reklamasi Masih Dipertanyakan
Kewajiban reklamasi dan pascatambang semestinya mengembalikan fungsi lahan sekaligus menghapus ancaman bagi warga.
Namun, JATAM menilai kewajiban tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan lubang tambang secara menyeluruh.
Kritik itu mengarah pada satu persoalan mendasar siapa membayar ongkos ekologis setelah batu bara pergi?
JATAM menilai batu bara tidak layak dihitung sebatas angka produksi dan penerimaan ekonomi. Ada biaya sosial, keselamatan, kesehatan lingkungan, kerusakan infrastruktur, serta kehilangan ruang hidup.
Karena itu, JATAM dan XR Bunga Terung menyerukan penghentian kebijakan perluasan ketergantungan terhadap batu bara.
Mereka meminta lubang tambang berbahaya ditutup dan dipulihkan, perusahaan perusak lingkungan ditindak, serta penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara dihentikan.
Mereka turut mendesak perlindungan hak masyarakat atas tanah, air, hutan, serta lingkungan hidup sehat.
Merdeka dari Batu Bara
Mustari mengatakan peringatan kemerdekaan semestinya menjadi ruang evaluasi. Bukan sekadar upacara, bendera, atau pidato. Pertanyaannya lebih sederhana sekaligus lebih sulit sudahkah warga Kaltim benar-benar merdeka dari industri ekstraktif?
Bagi koalisi masyarakat sipil, kemerdekaan bukan hanya perkara lepas dari penjajahan. Kemerdekaan berarti warga mampu hidup aman di tanah sendiri, memperoleh air bersih, menikmati lingkungan sehat, serta merasakan pembangunan tanpa menerima warisan kerusakan lintas generasi.
Di tengah produksi 368 juta ton batu bara, pertanyaan itu terdengar seperti ketukan keras pada pintu rumah kekuasaan.
Sebab, kemajuan tidak semestinya hanya dihitung dari seberapa banyak batu bara keluar dari bumi. Ia mesti diukur dari seberapa aman manusia tinggal di atasnya.
“Batu bara bukan masa depan. Masa depan adalah ruang hidup aman, lingkungan sehat, serta ekonomi tidak bergantung pada ekonomi keruk,” kata Mustari.
Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Namun, di tengah 1.738 lubang tambang, puluhan korban jiwa, jutaan hektare konsesi, dan ratusan juta ton produksi, kesederhanaan itu justru terasa paling mahal.***
