Skandal Penyadapan Presiden, Hukum Jangan Tebang Pilih

Penyadapan

JAKARTA, borneoreview.co – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada pemeriksaan sejumlah oknum di internal Kepolisian. Pengusutan harus menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual dari kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong penyidikan perkara tersebut dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak cukup hanya mengungkap siapa yang menjalankan penyadapan, tetapi juga harus menelusuri siapa yang merencanakan, memerintahkan, dan berada di balik tindakan tersebut.

Pernyataan ini sekaligus membuka persoalan lebih besar mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan keterlibatan pihak-pihak di luar institusi Kepolisian.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril.

Yusril menyebut perkembangan penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui proses hukum. Penyidik harus mampu mengungkap konstruksi perkara secara utuh agar penanganannya tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) LSP. Yusril menilai, penyidik perlu mendalami siapa yang menggunakan perangkat tersebut, untuk kepentingan apa, serta siapa yang mengendalikan operasinya.

Jika benar terjadi penyalahgunaan perangkat penyadapan, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur. Kasus ini menyangkut batas kewenangan aparat negara, perlindungan privasi, dan jaminan bahwa instrumen penegakan hukum tidak berubah menjadi alat kepentingan pihak tertentu.

Yusril juga menyebut dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian sebagai peristiwa luar biasa. Karena itu, pengungkapan kasus harus dilakukan secara transparan dan objektif. Tidak boleh ada pihak yang kebal pemeriksaan hanya karena memiliki jabatan, pengaruh, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Di sisi lain, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI. Namun, pengamanan fisik saja tidak cukup menjawab persoalan apabila dugaan penyadapan justru melibatkan penyalahgunaan teknologi dan kewenangan lembaga negara.

Pemerintah juga menjalin komunikasi dengan DPR RI untuk memperkuat regulasi mengenai kewenangan penyadapan. Yusril mengingatkan bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut untuk menangani peristiwa yang sudah terjadi.

Menurutnya, pemberlakuan surut aturan pidana bertentangan dengan prinsip hukum pidana. Ia merujuk pada preseden pembatalan pemberlakuan surut Perppu dalam perkara Bom Bali oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah berencana mengevaluasi dan memperketat pengawasan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, termasuk Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pengawasan internal dan eksternal dinilai penting agar kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan penegakan hukum.

Namun, evaluasi regulasi tidak boleh sekadar menjadi respons sesaat setelah muncul dugaan penyalahgunaan. Publik membutuhkan mekanisme pengawasan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk jaminan adanya sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar.

Pada akhirnya, keberhasilan pengusutan perkara ini tidak diukur dari banyaknya orang yang diperiksa atau kerasnya pernyataan pejabat. Ukurannya adalah keberanian membongkar seluruh rantai tanggung jawab berdasarkan bukti, tanpa tebang pilih.

Jika dugaan penyadapan ilegal benar terjadi, negara harus memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua pihak. Sebab, kewenangan penyadapan diberikan untuk melindungi kepentingan publik, bukan menjadi instrumen pengawasan di luar hukum.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *