JAKARTA, borneoreview.co – Rencana pemerintah menunjuk Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara (tekMIRA) untuk kelola tambang yang IUP-nya dicabut negara dinilai kurang tepat.
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai wewenang mengelola izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut oleh negara seharusnya diberikan pada Mineral Industri Indonesia (MIND ID).
Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli berpendapat, MIND ID sebagai holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor pertambangan, sudah terbukti berpengalaman dalam mengelola tambang.
Persiapan Panjang
Menurut Rizal, MIND ID juga sudah memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan tugas mengelola pertambangan.
“Seharusnya diserahkan ke BUMN saja. Di bawah MIND ID yang lebih profesional dalam mengelola tambang-tambang tersebut,” kata Rizal.
Badan Layanan Umum (BLU) tekMIRA bergerak di bidang pengujian, penelitian, pengembangan, verifikasi, dan validasi teknologi sektor mineral dan batu bara.
Badan itu membutuhkan banyak persiapan teknis sebelum dianggap layak menerima tugas mengelola izin usaha pertambangan.
Persiapan yang dibutuhkan di antaranya infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan tentu saja modal untuk menjalankan operasional tambang.
“Kalau tekMIRA banyak yang harus dibenahi. Transformasi dari badan penelitian ke badan usaha. Termasuk penyiapan tenaga kerja yang kompeten, sistem, dan lain-lain,” ujar Rizal.
Lalui Kajian
Sejumlah kajian juga terlebih dahulu harus dilakukan, seperti eksplorasi sumber daya dan cadangan. Studi kelayakan atau feasibility Study (FS), analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), dan rencana reklamasi (RR).
Belum lagi menyusun rencana pascatambang (RPT) dan rencana induk pengembangan serta pemberdayaan masyarakat (RIPPM).
“Ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Setelah itu dibutuhkan beberapa saat untuk konstruksi. Baik infrastruktur tambang, pelabuhan maupun kantor untuk karyawannya.”
Dampak menyerahkan tugas mengelola tambang kepada tekMIRA tidak akan terasa dalam waktu dekat. Masih banyak proses yang harus dilakukan dalam waktu panjang.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan BLU tekMIRA bakal memiliki kewenangan mengelola IUP yang dikembalikan ke negara.
Rencana Kementerian ESDM
Badan Layanan Umum tekMIRA rencananya akan mengelola wilayah pertambangan yang dikembalikan kepada negara, akibat penciutan atau pencabutan izin usaha pertambangan.
Dalam hal ini, tekMIRA turut dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam mengelola IUP tersebut.
Ditjen Minerba Kementerian ESDM menilai kebijakan tersebut berpotensi membuat wilayah eks IUP kembali masuk dalam kegiatan pengelolaan dan produksi.
Ditjen Minerba akan ikut mengawasi kesiapan badan usaha mitra, infrastruktur, serta rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tambang yang dikelola tekMIRA.
Tambahan pasokan hasil tambang nantinya perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi pasar. Pengelolaannya perlu diarahkan untuk memberikan nilai tambah dan penerimaan negara.***
