JAKARTA, borneoreview.co – Bisik darurat di balik angka. Ada bisik. Samar, tapi nyaring menusuk telinga penguasa.
Di ruang rapat yang dingin, di balik tumpukan data dan grafik membabi buta, sebuah fakta menganga.
Alamak, jadi begini nasibnya. Cadangan bauksit Indonesia, anugerah bumi yang selama ini dikeruk, dihisap, diubah jadi ingot-ingot mengkilap, ternyata punya batas. Batas itu mendekat. Cepat. Terlalu cepat.
Bayangkan. Ribuan ton bijih merah itu digali dari perut Kalimantan, dari tanah yang mengeluarkan keringat pekerja tambang.
Lalu, dibakar, dilebur, dalam pabrik-pabrik raksasa yang menjulang. Semua demi satu kata smelter.
Tapi kini, di tengah euforia hilirisasi yang digaungkan sebagai jalan emas menuju kemakmuran, sebuah pertanyaan menggantung di udara Berapa lama lagi bumi ini sanggup memberi?
Lima belas tahun? Dua puluh tahun? Atau hanya sepuluh tahun lagi sampai cadangan terbukti Indonesia tinggal kenangan?
Maka, ketika seorang perempuan berdiri di hadapan Komisi VI DPR RI, membawa data dan perhitungan dingin, suaranya bukan sekadar laporan. Ia adalah alarm.
Ia adalah teriakan dari masa depan yang enggan kita dengar. Ia adalah Melati Sarnita, Direktur Utama Inalum. Dan ia sedang membicarakan moratorium. Bukan sekadar wacana. Tapi kebutuhan darurat.
“Dalam kesempatan kita di Kungker di Pontianak yang lalu kita sempat mengangkat isu mengenai moratorium alumina refinery dan aluminium smelter,” kata Melati Sarnita.
Kutipan itu menggema. Diucapkan Melati Sarnita dalam Rapat Dengar Pendapat. Bukan dengan nada menggurui, tapi dengan nada yang sarat kekhawatiran seorang pengelola aset negara.
Inalum, perusahaan pelat merah yang mengemban amanat mengelola sumber daya aluminium dari hulu ke hilir, tak bisa lagi tutup mata.
Data per 2024 bicara. Cadangan terbukti bauksit Indonesia sekitar 1 miliar ton. Total cadangan 2,8 miliar ton.
Angka-angka besar yang membuat banyak orang berdecak kagum. Tapi angka besar belum tentu abadi.
Melati Sarnita dan timnya tak sekadar menerima angka. Mereka menghitung ulang. Mereka melakukan review.
Mereka mencermati publikasi soal forecast kapasitas alumina refinery Indonesia untuk satu dekade ke depan. Dan di situlah keringat dingin mulai menetes.
Gelombang Smelter yang Menggila
Dunia sedang memburu aluminium. Transisi energi, mobil listrik, panel surya semua membutuhkan logam ringan ini.
Indonesia, dengan cadangan bauksitnya, digadang-gadang jadi pemain utama. Maka, berdirilah pabrik-pabrik pengolahan.
Satu, dua, tiga belas. Menurut data Wood Mackenzie dan Fastmarkets yang dikutip Inalum, ada sekitar 13 perusahaan berencana membangun pabrik alumina di Indonesia dalam 10 tahun ke depan.
Tiga belas. Bukan angka kecil. Kapasitas terpasang alumina refinery pada 2026 saja diperkirakan sekitar 9 juta ton per tahun. Tapi itu baru permulaan.
Potensinya, kapasitas pabrik bisa melonjak hingga 29,8 juta ton per tahun. Lonjakan fantastis yang seharusnya disambut suka cita.
Tapi di balik lonjakan itu, ada raksasa lapar yang tak pernah kenyang: kebutuhan bauksit.
Melati Sarnita menghitung ulang. Untuk fasilitas refinery yang sudah ada saja, kebutuhan bauksit mencapai 29 hingga 36 juta ton per tahun.
Itu baru yang eksis. Jika seluruh proyek refinery yang direncanakan beroperasi penuh, kebutuhannya melonjak.
Angka 80 hingga 94 juta ton per tahun bukan lagi sekadar prediksi. Ia adalah skenario yang mendekati kenyataan.
Di sinilah titik gentingnya. Setiap ton bauksit yang masuk ke smelter adalah ton yang dikurangi dari cadangan.
Intensitas penggunaan yang membabi buta ini akan menggerogoti cadangan terbukti dalam negeri.
Hitungan Melati Sarnita mengerucut. Jika tidak ada pengendalian, cadangan terbukti bauksit Indonesia hanya akan bertahan kurang dari sepuluh tahun. Total cadangan pun hanya cukup untuk 28 tahun pemakaian.
“Ini menjadi concern sangat besar untuk kami karena salah satu investasi kami smelter aluminum Mempawah itu memiliki umur keekonomian 30 tahun. Berikut untuk Indonesia primary aluminum smelter forecast kapasitas,” ujar Melati Sarnita mengingatkan.
Bayangkan. Smelter Mempawah yang dibangun dengan investasi besar, yang diharapkan beroperasi tiga dekade, kini terancam kehilangan pasokan di pertengahan jalan. Ironi.
Indonesia membangun pabrik untuk mengolah kekayaan sendiri, tapi lupa menghitung apakah kekayaan itu cukup sampai pabrik itu tua.
Dilema Hilirisasi dan Kelestarian
Ada dua sisi mata pisau di sini. Di satu sisi, hilirisasi adalah harga mati. Selama ini Indonesia terlalu lama menjadi pengekspor bijih mentah.
Nilai tambah melayang ke negeri seberang. Maka, saat kebijakan larangan ekspor bijih bauksit digulirkan, banyak yang bertepuk tangan.
Ini adalah awal dari kemandirian. Ini adalah cara kita menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan membangun ekosistem industri dalam negeri.
Tapi di sisi lain, sumber daya alam bukanlah air sumur yang tak pernah habis. Bauksit butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk.
Indonesia tak bisa menunggu selama itu. Yang bisa dilakukan adalah mengelola. Mengelola agar pemanfaatannya tak sekadar cepat, tapi juga berkelanjutan.
Mengelola agar generasi mendatang masih punya sisa untuk dikelola. Inalum, dengan pengalaman puluhan tahun mengelola smelter aluminium di Kuala Tanjung dan kini di Mempawah, paham betul soal ini.
Mereka tak anti smelter. Mereka hanya meminta satu hal moratorium. Hentikan dulu izin pembangunan smelter alumina dan aluminium baru.
Evaluasi. Hitung ulang. Pastikan bahwa semua pabrik yang akan beroperasi punya pasokan yang cukup untuk seluruh umur ekonominya.
Moratorium bukan berarti anti-investasi. Moratorium adalah napas. Saat berlari terlalu kencang, maka, butuh jeda agar tak terjatuh.
Saat membangun terlalu banyak pabrik dalam waktu bersamaan, kita butuh jeda agar tak kehabisan bahan baku sebelum pabrik-pabrik itu benar-benar matang.
Angka, Data dan Kekhawatiran
Melati Sarnita tak hanya bicara dari perasaan. Ia bicara dari data. “Angka-angka ini kemudian kita lakukan dalam beberapa review dan juga beberapa publikasi mengenai forecast dari kapasitas alumina refinery Indonesia untuk 10 tahun ke depannya,” katanya.
Dari data Wood Mackenzie dan Fastmarkets, 13 perusahaan itu sedang dalam berbagai tahap perencanaan.
Beberapa bahkan mungkin sudah memulai konstruksi. Tapi pertanyaannya, apakah ketersediaan bauksit sudah dikalkulasi secara kolektif?
Atau masing-masing perusahaan hanya menghitung kebutuhan sendiri, tanpa melihat gambaran besar?
Jika 13 perusahaan itu beroperasi penuh, total kebutuhan bauksit akan melampaui kemampuan produksi tambang.
Artinya, akan ada perebutan bahan baku. Harga bauksit akan melonjak. Atau, lebih buruk lagi, sebagian smelter harus beroperasi di bawah kapasitas karena kekurangan pasokan.
Investasi mahal yang terbengkalai. Utang yang tak terbayar. Dan pada akhirnya, rakyat yang membayar.
Inalum tak ingin itu terjadi. Sebagai BUMN yang mengemban amanat, mereka merasa berkewajiban mengingatkan.
Smelter di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat yang menjadi kebanggaan, harus punya jaminan pasokan 30 tahun.
Jika cadangan bauksit hanya cukup untuk 10 tahun ke depan dengan skenario konsumsi saat ini, maka sudah saatnya kebijakan dikoreksi.
Kita suka lupa bahwa bumi tempat kita berpijak ini punya batas. Kita suka tergiur oleh investasi besar, oleh angka ekspor yang melonjak, oleh pabrik-pabrik yang menjulang.
Tapi saat semua itu sudah berdiri, saat mesin-mesin mulai bergerak, dan tiba-tiba bahan baku habis, apa yang tersisa?
Bukan sekadar kerugian finansial. Ada pabrik mati. Ada pekerja kehilangan mata pencaharian.
Ada daerah kehilangan sumber pendapatan. Dan yang paling parah, ada kepercayaan investor runtuh karena kita tak mampu menjamin pasokan jangka panjang.
Inilah yang coba dicegah Inalum dengan usulan moratorium. Bukan karena mereka anti-pembangunan.
Tapi karena mereka pro-keberlanjutan. Mereka ingin industri ini tak hanya besar, tapi juga kuat. Tak hanya cepat, tapi juga panjang umur.
Mungkin hanya secercah percakapan di tengah hiruk-pikuk politik dan ekonomi. Tapi percakapan itu penting.
Ia adalah suara dari dalam yang mengingatkan jangan sampai kita membangun istana di atas tanah yang akan runtuh.
Kini pertanyaannya bergulir. Akankah pemerintah mendengarkan? Akankah moratorium smelter alumina dan aluminium menjadi kebijakan?
Atau justru kita akan terus membangun, terus menggali, hingga suatu hari cadangan terbukti habis dan kita hanya punya puing-puing pabrik tanpa bahan baku?
Melati Sarnita telah bicara. Data telah dipaparkan. Hitungan-hitungan telah dibuat. Tapi pada akhirnya, kebijakan adalah soal pilihan.
Apakah kita memilih pertumbuhan jangka pendek dengan risiko krisis di ujung jalan? Atau kita memilih pengelolaan hati-hati agar industri ini bisa bertahan untuk anak cucu?
Alamak, mengapa jadi begini. Ungkapan itu bukan sekadar keluhan. Ia adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita sedang berada di persimpangan.
Dan setiap langkah yang kita ambil hari ini akan menentukan apakah bauksit masih akan menjadi cerita kejayaan atau hanya akan menjadi kenangan dalam buku sejarah.
Kita tunggu. Kita lihat. Karena waktu terus berjalan, dan cadangan bauksit terus berkurang setiap detiknya.
Sementara di kejauhan, tiga belas rencana smelter masih menunggu realisasi. Mampukah kita menghentikan sejenak, menarik napas, dan berpikir ulang?
Atau kita akan terus berlari tanpa tahu bahwa di ujung sana, jurang telah menanti? Hanya waktu yang menjawab.
Tapi bagi mereka yang paham angka dan bumi, alarm sudah berbunyi. Dan suara itu, sayangnya, masih harus berteriak lebih keras agar didengar.***
