MOJOKERTO, borneoreview.co – Pengunjung Rustic Market Rock Riverside, Mojokerto panik. Sungai Pikatan tiba-tiba meluap hingga mencapai lokasi wisata yang sedang viral itu.
Tanggal 9 Maret 2024. Sekitar tengah hari, hujan deras mengguyur kawasan Pacet, Mojokerto. Limpahan air dari hulu sungai menyebabkan sungai meluap.
Sebanyak 30 wisatawan dan 15 karyawan Rustic Market Rock Riverside terjebak banjir. Baru sekitar pukul 16.30, petugas gabungan polisi, TNI, dan relawan berhasil mengevakuasi melalui jalur Desa Wiyu.
Tidak hanya wisatawan, banjir besar di Sungai Pikatan juga menjebak 26 pendaki bukit Cendano. Pukul 18.30 para pendaki berhasil dievakuasi ke Balai Desa Kemiri.
Setelah banjir surut, perhatian mengarah pada aktivitas tambang galian C di hulu Sungai Pikatan. Sedikitnya 29 aktivitas tambang atas nama CV dan perorangan menggali mineral bukan logam dan batuan di jalur sungai.
Kegiatan penambangan di hulu sungai itu diduga menjadi salah satu penyebab banjir besar menyapu hilir Sungai Pikatan.
Pengawasan Tambang
Mengantisipasi kejadian terulang, Pemerintah Kabupaten Mojokokerto menggelar rapat pengawasan dan pengendalian tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Aktivitas tambang MBLB lebih dikenal sebagai tambang galian C. Hasil sumber daya alam yang digali biasanya berupa pasir kali, batu, sirtu, dan kerikil.
Tambang galian C skala besar juga mengambil marmer, batu andesit, batu kapur, dan pasir kuarsa. Di Jawa jenis tambang ini paling sering menimbulkan masalah kerusakan lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyoroti kelengkapan izin dan mitigasi bencana akibat aktivitas tambang galian C, terutama menjelang musim hujan.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, tambang galian C terutama di daerah aliran sungai perlu mendapat pengawasan khusus.
Terutama memasuki musim hujan, material tambang berpotensi terbawa arus dan menimbulkan dampak di kawasan hilir sungai.
Sungai Pikatan menjadi salah satu lokasi yang disebut dalam pembahasan. “Risiko yang perlu diantisipasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan kondisi sungai. Tetapi juga kemungkinan dampak terhadap jembatan, lahan pertanian, dan keselamatan warga,” kata Teguh.
Teguh mengatakan, pengawasan tidak cukup pada pemeriksaan dokumen izin tambang. Pihak berwenang perlu memeriksa kondisi faktual di lapangan, kesesuaian lokasi penambangan, serta pemenuhan kewajiban lingkungan.
Konflik Tata Ruang
Pemkab Mojokerto mendata 29 kegiatan tambang galian C tersebar di 11 kecamatan. Dalam daftar tersebut tercantum nama pemilik usaha dan status operasional.
Sebanyak 19 objek tambang tercantum sebagai usaha aktif (aktivitas). Sedangkan 10 objek tambang lainnya dengan keterangan ‘tidak aktivitas’ atau tidak aktif.
Tidak ada penjelasan apakah status aktif-tidak aktif tersebut berkaitan dengan izin usaha pertambangan galian C.
Selain pengawasan lokasi, persoalan kesesuaian tata ruang juga menjadi pembahasan penting.
Perwakilan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur menjelaskan, kewenangan penerbitan izin pertambangan berada di tingkat provinsi.
Sedangkan penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menyampaikan, pihaknya sedang melakukan penyesuaian ketentuan tata ruang LP2B. Termasuk mendata kembali kawasan yang tidak optimal dijadikan lahan pertanian.
Dia menyinggung kawasan Kunjorowesi di lereng Gunung Penanggungan yang memiliki keterbatasan sumber air dan irigasi.
Tapi Teguh memastikan perubahan status kawasan LP2B tidak dapat dilakukan begitu saja. Termasuk kewajiban menyediakan lahan pengganti jika terjadi alih fungsi.
Kewajiban Reklamasi
Aspek lain yang mendapat perhatian dalam rapat, mengenai persoalan kewajiban reklamasi dan pascatambang.
Perwakilan ESDM Provinsi Jawa Timur menjelaskan, bahwa pemegang izin pertambangan wajib menyusun rencana reklamasi dan pascatambang serta menyetor dana jaminan sesuai ketentuan.
Penyelesaian kegiatan tambang atau berakhirnya masa izin, tidak otomatis membuat jaminan reklamasi dapat dicairkan. Pelaksanaannya harus dinilai berdasarkan pencapaian reklamasi sesuai rencana yang telah disetujui.
Penilaian capaian reklamasi dilakukan oleh Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM. Pemegang izin mengajukan proses penilaian melalui pemerintah provinsi untuk diteruskan kepada pihak berwenang.
Kapolres Mojokerto, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengaku terbuka terhadap penegakan hukum jika ditemukan kegiatan tambang yang tidak sesuai ketentuan.
Namun penanganan persoalan tambang juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi.
Kegiatan pertambangan di sejumlah wilayah berkaitan dengan mata pencaharian warga. Penertiban perlu disertai pembahasan mengenai solusi bagi masyarakat terdampak.
Penanganan kasus pertambangan memerlukan konsistensi pemerintah dan aparat hukum. Sehingga hasilnya memastikan perlindungan lingkungan.
Pengawasan lapangan tidak cukup berhenti sebagai catatan administratif. Jika ditemukan pelanggaran dan peringatan tidak dipatuhi, pemerintah wajib mengambil langkah sesuai kewenangan hukum.
Persoalan pertambangan di Kabupaten Mojokerto tidak semata-mata berkaitan dengan izin usaha. Ada kepentingan ekonomi warga, perlindungan lahan pertanian, keselamatan lingkungan, hingga kepastian hukum.***
