JAKARTA, borneoreview.co — Di sebuah kegiatan donor darah Ditjen Minerba, perhatian mendadak bergeser dari jarum medis menuju meja birokrasi pertambangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membawa satu pesan klaim tegas, UMKM tambang akan diberi ruang lebih besar dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB.
Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi menyentuh wilayah sensitif industri ekstraktif. Di balik angka produksi, izin, dan kuota, ada pertarungan klasik antara kekuatan modal besar dan pelaku usaha skala kecil.
Bahlil mengeklaim, “Pemerintah akan memprioritaskan perusahaan tambang berstatus UMKM dalam kondisi tertentu.”
Dia juga menempatkan pemerataan manfaat ekonomi sebagai pertimbangan dalam menentukan persetujuan RKAB.
RKAB Jadi Titik Api
RKAB bukan sekadar lembar administrasi. Dokumen ini menentukan rencana kerja serta anggaran perusahaan tambang, termasuk berkaitan dengan aktivitas produksi.
Bahlil memberi contoh ekstrem. Sejumlah pelaku UMKM tambang disebut mengajukan kuota produksi mulai 200 ribu ton, 700 ribu ton, hingga 1 juta ton.
Jika satu perusahaan besar memiliki rencana produksi setara akumulasi produksi sejumlah UMKM, Bahlil mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan UMKM sebagai prioritas. Alasannya bukan sekadar ukuran perusahaan, melainkan jumlah pelaku ekonomi penerima manfaat.
Logikanya terang, satu keran besar dapat mengalirkan produksi dalam volume tinggi, tetapi banyak keran kecil berpotensi menghidupkan lebih banyak pelaku usaha.
Namun, kebijakan afirmatif semacam ini membawa pertanyaan lanjutan. Seberapa transparan parameter prioritas tersebut, bagaimana pengawasan produksi dilakukan, serta bagaimana negara memastikan kesempatan usaha tidak berubah menjadi pintu baru bagi persoalan tata kelola?
Negara Masuk Lapangan
Bahlil menggambarkan kebijakan itu sebagai bentuk intervensi negara untuk menjaga keseimbangan.
Dia juga menilai pelaku usaha menengah ke bawah membutuhkan pembinaan agar mampu menghadapi perusahaan berskala besar.
Menurut Bahlil, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional berada di atas 60 persen.
Dia juga turut mengaitkan posisi UMKM dengan pengalaman krisis ekonomi 1998, saat sektor usaha kecil disebut berperan sebagai salah satu penyangga ekonomi nasional.
Di titik ini, narasi pemerintah menjadi lebih luas. Pertambangan tidak lagi semata soal batu bara, mineral, produksi, dan penerimaan negara, tetapi ikut diposisikan sebagai arena distribusi kesempatan ekonomi.
Bahlil bahkan memakai perumpamaan tajam. Pelaku usaha kecil, menurut dia, akan sulit tumbuh bila dipaksa berkompetisi sendirian melawan perusahaan besar tanpa dukungan negara.
Kalimat itu menyimpan kritik terhadap mekanisme pasar tanpa perlindungan. Negara, dalam kerangka tersebut, tidak cukup berdiri sebagai wasit negara diminta ikut memastikan arena pertandingan tidak timpang sejak awal.
Payung Hukum Baru
Arah kebijakan ini memiliki dasar regulasi baru. UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi prioritas dalam penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam atau batu bara bagi koperasi serta badan usaha kecil dan menengah, dengan ketentuan tertentu.
Regulasi tersebut berlaku sejak 19 Maret 2025. Materinya memperluas ruang keterlibatan sejumlah kelompok dalam pengelolaan sumber daya pertambangan, termasuk koperasi serta badan usaha kecil dan menengah.
Pemerintah kemudian menerbitkan aturan turunan mengenai verifikasi badan usaha kecil dan menengah penerima prioritas wilayah izin usaha pertambangan.
Permen terkait mulai berlaku pada Desember 2025, mencakup mekanisme verifikasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, hingga pelaporan.
Artinya, keberpihakan terhadap UMKM bukan berdiri tanpa fondasi regulasi. Tantangan berikutnya berada pada pelaksanaan memastikan prioritas benar-benar diterima pelaku usaha kecil, bukan sekadar menjadi nama baru dalam rantai kepemilikan modal.
Bahlil kembali mengeklaim, prioritas UMKM tidak dimaksudkan untuk menghapus peran perusahaan besar.
Pemerintah, menurut dia, tetap membutuhkan keseimbangan agar aktivitas pertambangan memberi manfaat ekonomi lebih luas.
Masalahnya, pertambangan selalu membawa dua wajah. Di satu sisi terdapat investasi, produksi, lapangan kerja, dan penerimaan negara di sisi lain terdapat kebutuhan pengawasan, tata kelola, serta distribusi manfaat secara adil.
Kementerian ESDM sendiri pada 2026 menyatakan penyesuaian RKAB dilakukan untuk menyelaraskan pasokan dan permintaan, menjaga stabilitas harga komoditas, serta mengamankan cadangan energi.
Karena itu, prioritas UMKM tidak bisa dibaca hanya melalui ukuran perusahaan. Ada persoalan kapasitas produksi, kepatuhan, pengawasan, lingkungan, penerimaan negara, serta kemampuan pemerintah memastikan setiap izin berjalan sesuai aturan.
Di sinilah kritik terhadap kebijakan perlu diletakkan secara dingin. Memberi ruang kepada UMKM dapat memperluas akses ekonomi, tetapi ruang itu membutuhkan pagar tata kelola agar tidak berubah menjadi celah baru bagi permainan kepentingan.
Bukan Sekadar Soal Kuota
Pernyataan Bahlil memperlihatkan perubahan cara pandang pemerintah terhadap pertambangan.
Batu bara dan mineral tidak hanya diperlakukan sebagai komoditas, tetapi sebagai sumber kesempatan ekonomi bagi lebih banyak pelaku usaha.
UU Minerba terbaru memang membuka ruang prioritas bagi koperasi serta badan usaha kecil dan menengah dalam wilayah izin tertentu.
Pemerintah bahkan sudah memiliki aturan teknis mengenai verifikasi dan pembinaan kelompok usaha tersebut.
Kini perhatian publik bergeser pada tahap paling sulit implementasi. Sebab, kebijakan dapat terdengar adil di ruang pidato, tetapi ukuran keberhasilannya berada di lapangan.
Siapa memperoleh izin, siapa memperoleh kuota, siapa mampu memenuhi kewajiban, serta siapa akhirnya menikmati nilai ekonomi pertambangan menjadi pertanyaan penting.
Bahlil memilih narasi keberpihakan. Ia ingin lebih banyak pelaku usaha memperoleh kesempatan hidup dari sumber daya alam, bukan hanya segelintir pemain besar.
Namun, pertambangan bukan ruang kosong. Setiap ton produksi membawa konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Karena itu, keberpihakan kepada UMKM perlu berjalan bersama transparansi, pengawasan, serta akuntabilitas.
Tanpa tiga pagar tersebut, slogan pemerataan berisiko berhenti sebagai kalimat indah di panggung, sementara batu bara tetap mengalir menuju pemilik modal paling kuat.
Bagaimana penerapan prioritas UMKM dalam RKAB akan berjalan di lapangan? Publik patut mengawasi proses izin, kuota produksi, kepatuhan, serta distribusi manfaatnya agar kebijakan pertambangan benar-benar memberi ruang bagi pelaku usaha kecil.***
