SAMARINDA, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang mengatur skema pelayaran bagi kapal wisata untuk mencegah terjadi kembali kerusakan terumbu karang di kawasan konservasi perairan laut Maratua.
Melansir Antara, Rabu (24/6/2026), Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Raihan Fida Nuzband, mengatakan menjaga terumbu karang adalah penting.
“Untuk meminimalisir kecelakaan serupa di masa mendatang, saat ini sedang dibentuk Badan Layanan Umum Daerah di Tanjung Batu, Berau,” katanya, kemarin.
Keberadaan BLUD tersebut nantinya dapat menyediakan pemandu-pemandu lokal yang memahami letak terumbu karang guna memandu kapal-kapal yang tidak mengetahui kondisi jalur pelayaran.
Upaya pencegahan dan pengaturan ini dianggap mendesak menyusul insiden berulang kapal pariwisata kandas hingga merusak ekosistem bawah laut, seperti terumbu karang, di perairan Pulau Maratua
Contoh terdekat adalah kapal pesiar jenis live on board atau LOB yang kandas pada Jumat (19/6/2026) lalu.
“Telah terjadi insiden kapal wisata yang kandas di daerah Maratua dan ini merupakan insiden ketiga yang dilaporkan dalam kurun waktu sekitar dua bulan terakhir,” ujarnya.
Penanganan kasus kerusakan terumbu karang ini langsung dikomandoi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PSDKP Stasiun Tarakan mengingat perairan Maratua merupakan kawasan strategis nasional yang dikelola pusat.
“Pihak pengawas sumber daya kelautan tingkat provinsi tentu terus turut membantu terkait penyediaan peta wilayah dan penentuan zona-zona aman di daerah tersebut,” kata Raihan.
Wakil Bupati Berau Gamalis juga menyoroti kelalaian fatal para kapten maupun agen kapal wisata yang selama ini sering mengabaikan koordinasi pelayaran dengan pihak pemerintah daerah.
“Paling tidak mereka memberikan pemberitahuan ke kecamatan, agar supaya ada pandu yang dapat membawa kapal mereka secara aman,” katanya.
Akibat minim koordinasi dengan orang pulau atau masyarakat lokal, katanya, kapal-kapal pembawa wisatawan tersebut sering keluar jalur hingga menabrak ekosistem karang yang rapuh.
Subkoordinator Konservasi Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim Yuliana Nindyasari membenarkan bahwa perlindungan ekosistem pesisir seperti terumbu karang memang menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendukung program ekowisata berkelanjutan.***
