Dampak Longsor 2019 Kapasitas PLTP Sarulla Turun, Bersiap Umumkan Force Majeure

Ilusrasi pembngkit listrik tenaga panas bumi.

TAPANULI UTARA, borneoreview.co – Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla, Sumatra Utara, turun drastis. Dampak longsor 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan penetapan kondisi kahar (force majeure). Sebagai konsekuensi perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan.

Kapasitas PLTP Sarulla turun pasca longsor di areal pembangkit tahun 2019. Setelah selesai perbaikan, kapasitas PLTP ditetapkan menjadi 250 megawatt.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, penetapan kondisi kahar menjadi dasar perhitungan baru untuk mendorong peningkatan kapasitas pembangkit hingga mencapai potensi maksimal 1.100 megawatt (MW).

Menurut Yuliot, pemerintah telah menyelesaikan kajian dan mencapai kesepakatan terkait penanganan dampak kejadian longsor pada 2019.

Peningkatan Produksi

“Dalam waktu dekat Menteri ESDM akan menetapkan kondisi kahar untuk PLTP Sarulla. Jadi, ke depan dari 250 megawatt itu bisa kami dorong peningkatan, ada tambahan investasi baru sebagai dasar perhitungan dari kondisi kahar tadi,” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (13/11/2026).

Yuliot menjelaskan, penetapan kondisi kahar diperlukan untuk memberikan dasar perhitungan baru dalam pengembangan pembangkit. Termasuk menghitung kebutuhan investasi tambahan setelah kejadian longsor.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kapasitas PLTP Sarulla dapat ditingkatkan dari posisi saat ini sebesar 250 megawatt mencapai potensi maksimal sekitar 1.100 MW.

Sebelumnya, pemerintah mempercepat pemulihan kapasitas PLTP Sarulla. Salah satunya melalui penyelesaian administrasi dan menyiapkan investasi US$270 juta atau setara Rp4,86 triliun.

Pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi terkait pemulihan lapangan panas bumi Sarulla selesai Oktober 2026. Setelah itu, peningkatan kapasitas produksi dipercepat pada 2027 hingga 2028.

PLTP Sarulla berlokasi di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Pembangkit tersebut dioperasikan oleh Sarulla Operations Ltd. (SOL).

Pembangkit memiliki kapasitas terpasang 330 megawatt yang terbagi dalam tiga unit, masing-masing berkapasitas 110 MW. Unit Silangkitang mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2017.

Unit Namora-I-Langit 1 beroperasi sejak Oktober 2017. Sedangkan Unit Namora-I-Langit 2 mulai beroperasi Mei 2018.

Dampak Lingkungan

Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal memicu perdebatan hangat.

Penolakan rencana pembangunan PLTP terjadi di Flores Timur, Gunung Ungaran (Jawa Tengah), Gunung Rinjani (NTB), dan Lembata (NTT).

Warga menolak rencana pembangunan PLTP terutama terkait risiko pengeboran, emisi gas beracun, dan dampak kerusakan lingkungan.

Pengeboran pada tahap eksplorasi memiliki risiko tinggi kecelakaan kerja. Berpotensi terjadi semburan gas atau ledakan di area wellpad.

Operasional PLTP berisiko melepas gas hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan metana. Paparan hidrogen sulfida dalam konsentrasi tertentu dapat bersifat racun.

Warga juga khawatir risiko pencemaran air tanah oleh logam berat seperti arsen, merkuri, dan boron dari sistem pemisahan fluida panas bumi.

Terdapat juga potensi penurunan muka tanah atau gempa mikro, akibat kegiatan injeksi dan ekstraksi fluid panas bumi yang digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *