BALIKPAPAN, borneoreview.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengancam pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor gas bumi ke negara tetangga.
Ancaman itu ditujukan kepada negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan kurang menghargai hubungan diplomasi dengan Indonesia.
Menurut Bahlil, Indonesia menjunjung tinggi asas kesetaraan dalam kerja sama bilateral maupun perdagangan internasional.
“Saya akan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil.
Menteri menyoroti sikap sejumlah neara tetangga yang datang bernegosiasi hanya saat membutuhkan pasokan energi dari Indonesia.
Tapi ketika muncul isu atau kendala yang seharusnya dapat diselesaikan secara dialog, negara-negara tersebut justru menunjukkan sikap mengabaikan etika berdiplomasi.
“Itulah asas kesetaraan. Jangan pada saat mereka butuh baru mereka datang untuk memohon. Pada saat ada persoalan lain yang sesungguhnya mampu dibicarakan baik-baik, seperti saudara yang tidak tahu adat saja,” kata Bahlil.
Ancam Putus Pasokan Gas
Bahlil menegaskan kedaulatan Indonesia merupakan hal mutlak yang harus dihormati oleh seluruh mitra internasional.
Dia mengingatkan agar tidak ada negara lain —terutama yang memperoleh kemerdekaannya dari pemberian penjajah— merasa lebih unggul dari Indonesia.
Ketegangan diplomasi dalam hubungan bilateral dapat berujung pada peninjauan ulang hingga penghentian pasokan gas dari Indonesia.
“Saya tidak ingin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan, mau mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara lain,” ujarnya.
Pada kesempatan lain, Bahlil sempat menyatakan Indonesia berpotensi tidak memperpanjang kontak ekspor produk gas bumi ke negara tetangga.
Dinamika geopolitik masih terjadi dan membuat pemerintah harus berpegang pada kondisi bertahan atau survival mode.
Akibat kondisi tersebut, bisa saja kontrak ekspor gas bumi Indonesia diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri.
“Jadi kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” kata Bahlil.
Kritik Keras Karhutla
Menteri ESDM, Bahlil Lahadial tidak menjelaskan negara tetangga yang dianggap tidak menghargai etika diplomasi.
Namun dari beberapa pernyataan, mengarah petunjuk negara yang dimaksud adalah Malaysia dan Singapura.
Belakangan ini Malaysia dan Singapura sering melontarkan pernyataan keras terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Pemerintah Singapura misalnya, mengirimkan surat peringatan hukum kepada 10 perusahaan yang beroperasi di Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan.
Perusahaan-perusahaan itu dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di lahan konsesi sawit yang menyebabkan kabut asap hingga ke Singapura.
Indeks polusi udara akibat kabut asap di Singapura sempat menyentuh kisaran 212–216. Membuat Singapura tercatat sebagai salah satu kota dengan polusi terburuk di dunia.
Anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq, melempar protes keras terkait kabut asap. Dia mengusulkan Malaysia mengajak Singapura memberikan tekanan finansial di tingkat ASEAN terhadap perusahaan-perusahaan pembakar hutan.
Syed Saddiq menegaskan bahwa penindakan hukum di Indonesia harus tegas. Baik terhadap perusahaan milik Indonesia, Malaysia, atau Singapura.
Sindiran Gaya Jawa
Sindiran terhadap Presiden Prabowo Subianto disampaikan anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan.
Menggunakan bahasa Jawa, Kalam Salan mendesak agar bencana karhutla segera dipadamkan dan tidak dijadikan bahan “lelucon”.
Masalah polusi asap lintas batas (transboundary haze) berisiko merusak hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura.
Indonesia terikat komitmen regional ASEAN: Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Jika kebakaran hutan terus berulang dan polusi asap mencemari wilayah negara tetangga, hubungan antar negara dipertaruhkan.
Tergangunya hubungan diplomatik dengan negara lain dapat memicu hambatan perdagangan atau restriksi informal terhadap komoditas Indonesia.
Komoditas unggulan Indonesia seperti kelapa sawit (CPO), pulp, dan kertas sangat rentan terhadap sentimen lingkungan.
Kebakaran hutan dan lahan sering dikaitkan dengan pembukaan lahan atau kelalaian konsesi perusahaan.***
