JAKARTA, borneoreview.co – Kementerian Keuangan menetapkan bea ekspor minyak mentah sawit bulan November sebesar USD122,36 per ton.
Ada selisih pengurangan pungutan ekspor USD61,91 per ton, dari penetapan bulan Oktober USD130,27. Efisiensi margin ini menguntungkan eksportir.
Lembaga riset pasar keuangan EBC Financial Group (EBC), memberi catatan kritis terkait potensi pengurangan bea ekspor terhadap penerimaan devisa negara dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Analis EBC Financial Group, Sana Ur Rehman menjelaskan, pada setiap ton produksi CPO terdapat potensi keuntungan dari dua sumber yang berbeda.
Pertama, keuntungan devisa negara dari menjual minyak mentah sawit ke luar negeri (ekspor). Lewat ekspor negara mendapat tambahan dolar.
Kedua, potensi keuntungan produksi biodisel (solar) di dalam negeri. Dengan memenuhi bahan baku solar domestik, pemerintah akan menghemat belanja impor.
“Jika solar (domestik) murah, setiap ton minyak sawit yang diolah menjadi biodiesel akan menghemat lebih sedikit dolar. Meskipun volume yang masuk ke bahan bakar tetap sama,” kata Sana Ur Rehman.
Menurut Sana Ur Rehman, pemangkasan bea ekspor akan menambah keuntungan eksportir. Sementara nilai rupiah akan stabil jika pemerintah berhasil mengurangi impor solar.
Rupiah Melemah
Sana Ur Rehman menekankan point utama analisis produksi sawit pada kurs rupiah, dilema alokasi stok CPO, dinamika harga minyak mentah Brent, dan pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP).
Kurs referensi Bank Indonesia (JISDOR) pada 4 November 2026 tercatat melemah Rp18.140 per US$. Mendekati rekor kurs terlemah Rp18.183.
Pelemahan rupiah membuat harga solar impor semakin mahal. Sehingga setiap dollar yang dapat dihemat dari pengurangan impor sangat berharga bagi stabilitas moneter nasional.
Keputusan pemerintah mempertahankan mandatori campuran biodiesel 50 persen (B50) berpotensi mengurangi ketergantungan impor solar.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) mencatat konsumsi sawit untuk biodiesel naik dari 1,285 juta ton pada Juli 2026 menjadi 1,35 juta ton pada Agustus.
Penggunaan bodiesel B50 dan ekspor dapat berjalan berdampingan tanpa mengganggu devisa. Syaratnya total produksi hulu dan stok gudang mampu menutup seluruh kebutuhan industri pangan dan energi domestik.
Harga Minyak Brent
Harga minyak mentah dunia jenis Brent melemah ke level US$103,60 per barel pada 3 November 2026. Menyusul adanya indikasi kemajuan perundingan Amerika Serikat dan Iran.
Turunnya harga solar impor akan memperlebar selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban insentif yang ditanggung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Penerimaan BPDP dari pungutan ekspor CPO berkurang USD7,91 per ton pada November ini.
Padahal penerimaan dana BPDP dari pungutan ekspor, digunakan untuk mendukung peningkatan produktivitas perkebunan, serta memberikan nilai tambah bagi produk hilir dan petani.
Petani di Hulu Industri
Kencendrungan kajian lembaga finansial menempatkan manusia dalam deret angka dan nilai. Kalkulasi ekonomi dalam industri sawit menempatkan petani di lapisan paling bawah.
Keuntungan negara ditimbang dari sudut pandang kepentingan modal: eksportir dan produksi biodiesel yang berpotensi mengurangi impor solar.
Kedua variabel tersebut, tidak satupun -paling tidak- yang menyentuh kepentingan petani sawit secara langsung.
Dalam skema produksi biodiesel, petani ditempatkan bukan sebagai hulu rantai pasokan industri. Pabrik kelapa sawit yang mendapat keuntungan paling besar dari program ini.
Ada atau tidak program biodiesel, petani tetap memasok tandan buah segar ke pabrik pengolahan. Serapan hasil panen juga masih bergantung pada keputusan pabrik.
Sedangkan lewat ekspor CPO, petani sawit hanya menerima tampias dari pungutan yang masuk ke Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Itupun masih harus berbagi dengan alokasi program hilirisasi sawit, termasuk subsidi pengembangan biodiesel.
Badan Pengelola Dana Perkebunan mengalokasikan 95 persen dana BPDP untuk subsidi biodiesel. Sementara porsi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hanya sekitar 3,5 persen.
Subsidi biodiesel secara akumulasi dari tahun 2015 hingga 2024 justru banyak dinikmati perusahaan besar: Wilmar Group, Musim Mas, Royal Golden Eagle (RGE), Permata Hijau, dan Sinar Mas Group.
Subsidi yang dinikmati perusahaan besar ini mencapai Rp208,4 triliun melalui 15 grup usaha yang teridentifikasi.
Wilmar Grup misalnya memperoleh subsidi biodiesel Rp64,3 triliun, Musim Mas (Rp30,6 triliun), Royal Golden Eagle (Rp25,5 triliun), Permata Hijau (Rp17,2 triliun), dan Sinar Mas (Rp16,1 triliun).
Selain menggenjot keuntungan di hilir industri sawit, nasib petani di hulu juga tidak boleh dikesampingkan.
Paling tidak para petani harus mendapat bantuan untuk mengelola kebun dan menerima jaminan harga jual yang adil di pabrik pengolahan.***
