SAMARINDA, borneoreview.co – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat standar pengelolaan wilayah pesisir melalui finalisasi instrumen Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2.0 (Evika 2.0) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Penyempurnaan alat ukur Evika 2.0 ini sangat krusial untuk memastikan instrumen penilaian mampu merefleksikan kondisi nyata pengelolaan ekosistem laut secara objektif di lapangan,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Kaltim M. Ali Aripe di Samarinda, Senin (20/4/2026).
Menurut dia, upaya ini dilakukan melalui uji petik perangkat penilaian yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap aspek input, proses, hingga output pengelolaan.
Pemerintah daerah fokus melengkapi komponen input utama seperti dokumen rencana pengelolaan kawasan serta penyediaan sumber daya pelayanan yang memadai.
DKP Kaltim juga melakukan pendaftaran peta laut dan pemasangan titik batas wilayah guna menjamin kepastian hukum di area konservasi.
Penyebarluasan informasi ke desa-desa di sekitar wilayah kerja menjadi prioritas pihaknya agar masyarakat lokal memahami fungsi dan batasan zona lindung.
“Dalam aspek proses, kami mengintensifkan pengawasan lapangan secara rutin untuk menekan angka praktik pencurian ikan atau illegal fishing,” tegas Aripe.
Berdasarkan hasil uji petik terbaru bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Timur saat ini telah mencapai kategori optimum dengan nilai pada rentang 60-90.
Pemerintah Kaltim berkomitmen mengejar status pengelolaan berkelanjutan dengan melengkapi sarana prasarana serta meningkatkan keterjangkauan akses informasi di setiap titik.
Sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan konservasi laut di Kaltim menyasar 17 persen dari total luas 2.898.440,06 hektare.
Saat ini, luas kawasan konservasi laut Kaltim yang telah ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai 293 ribu hektare yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Optimalisasi pengelolaan ini mampu menyediakan data indikator jasa pelayanan pariwisata yang akurat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati laut,” harap Aripe.
Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat melalui platform digital ini merupakan implementasi dari program strategis ekonomi biru.
“Keberhasilan program tersebut bisa menjadi jaminan bagi keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir di Kalimantan Timur,” demikian Aripe.(Ant)
