PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak langsung pada pasokan energi global. Langkah ini menjadikan Filipina sebagai negara pertama yang mengambil kebijakan drastis guna mengantisipasi krisis energi yang lebih luas.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif pada 24 Maret 2026 setelah menilai adanya ancaman serius terhadap ketersediaan energi nasional. Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu gangguan rantai pasok serta lonjakan harga minyak dunia.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah Filipina menyebut kondisi ini sebagai “bahaya yang mengancam” stabilitas energi negara. Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak—bahkan mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan—Filipina menjadi sangat rentan terhadap gejolak global.
Untuk merespons situasi ini, pemerintah membentuk komite khusus yang bertugas memastikan distribusi dan ketersediaan bahan bakar serta kebutuhan pokok lainnya seperti pangan dan obat-obatan tetap berjalan lancar. Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah, termasuk mempercepat pengadaan energi dan membuka opsi pembayaran di muka demi menjamin pasokan.
Cadangan energi Filipina saat ini disebut hanya cukup untuk sekitar 45 hari. Pemerintah pun tengah mengupayakan tambahan pasokan hingga satu juta barel minyak guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mulai menerapkan kebijakan penghematan energi, seperti pengurangan aktivitas non-esensial hingga penerapan minggu kerja empat hari di sejumlah sektor. Selain itu, subsidi juga disalurkan kepada pekerja transportasi untuk meredam dampak lonjakan harga bahan bakar.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik akibat kenaikan harga BBM yang signifikan. Sejumlah kelompok transportasi dan masyarakat sipil bahkan berencana menggelar aksi protes karena menilai langkah pemerintah belum sepenuhnya mampu meringankan beban ekonomi rakyat.
Langkah Filipina ini menjadi sinyal kuat bahwa konflik di Timur Tengah kini tidak hanya berdampak pada kawasan tersebut, tetapi juga mulai mengguncang stabilitas energi global, termasuk negara-negara di Asia Tenggara.***
