JAKARTA, borneoreview.co – Perlindungan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, kembali menghadapi persoalan. Wilayah perairan di sekitar kawasan konservasi tersebut masuk dalam bagian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta wilayah perairan sekitar TNUK dikeluarkan dari WUP. Permintaan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Langkah ini patut menjadi perhatian. Sebab, TNUK bukan sekadar kawasan konservasi biasa. Wilayah tersebut merupakan habitat alami terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu satwa paling langka di dunia yang keberlangsungan hidupnya masih bergantung pada perlindungan kawasan tersebut.
Populasi badak Jawa liar diperkirakan hanya berkisar 50 hingga 80 individu. Seluruhnya bertahan di satu kawasan. Artinya, gangguan terhadap habitat ini bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan, melainkan berpotensi mengancam kelangsungan hidup satu spesies.
Ironisnya, ketika upaya penyelamatan satwa langka seharusnya menjadi prioritas, justru muncul persoalan alokasi wilayah perairan konservasi dalam peta usaha pertambangan.
Memang, hingga kini belum ada aktivitas pertambangan di lokasi WUP yang dipersoalkan. Dampak langsung terhadap badak Jawa juga belum diukur. Namun, menjadikan belum adanya aktivitas sebagai alasan untuk mengabaikan potensi ancaman jelas merupakan cara pandang yang keliru.
Ancaman pertambangan tidak selalu dimulai ketika alat berat beroperasi. Survei, kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, hingga peningkatan aktivitas manusia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
Terlebih, kebutuhan habitat badak Jawa sangat spesifik. Perlindungannya tidak cukup hanya menjaga kawasan daratan, tetapi juga harus mempertahankan keterhubungan ekosistem pesisir dan perairan di sekitarnya.
Jumhur menegaskan pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang menjadi kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia.
Karena itu, KLH/BPLH meminta Menteri ESDM meninjau kembali keputusan tersebut. Bagian WUP di perairan sekitar TNUK diminta dikeluarkan apabila hasil verifikasi ilmiah membuktikan keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan atau menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima.
KLH/BPLH juga mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Pemetaan dilakukan dengan mencocokkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta tata ruang darat dan laut.
Selama proses evaluasi berlangsung, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasil kajian memberikan kejelasan.
Namun, persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada evaluasi dokumen dan pencocokan koordinat. Pemerintah perlu memastikan tidak ada celah kebijakan yang memungkinkan kepentingan eksploitasi sumber daya alam mengalahkan kepentingan konservasi.
Jangan sampai perlindungan lingkungan hanya menjadi slogan dalam berbagai forum, sementara kebijakan sektoral justru membuka ruang bagi potensi ancaman terhadap kawasan yang seharusnya dilindungi.
Sikap tegas juga disampaikan Jumhur terkait kemungkinan keterlibatan PT Aneka Tambang (ANTAM) dalam aktivitas pertambangan di perairan tersebut.
Ia memastikan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan apabila perusahaan itu mendapatkan izin menambang di perairan TNUK.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Jumhur.
Pernyataan tersebut menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah. Sebab, menyelamatkan badak Jawa tidak cukup dengan mengeluarkan pernyataan penolakan, tetapi membutuhkan keberanian memastikan kebijakan lintas kementerian berjalan searah.
Jangan sampai negara baru menyadari pentingnya habitat badak Jawa setelah kerusakan terjadi. Ketika populasinya tinggal puluhan ekor, setiap keputusan yang berpotensi mengganggu habitatnya semestinya diperhitungkan dengan sangat hati-hati.
Jika pertambangan bisa ditunda atau dialihkan, sementara kepunahan tidak bisa dipulihkan, pilihan pemerintah seharusnya tidak sulit. Menyelamatkan badak Jawa jauh lebih penting daripada mempertaruhkan masa depan spesies langka demi membuka peluang eksploitasi sumber daya alam.***
