JAKARTA, borneoreview.co – Komitmen Indonesia menekan emisi gas metana dari sektor persampahan kembali digaungkan di panggung internasional. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, memaparkan langkah mitigasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Namun, di balik diplomasi iklim dan ambisi membuka investasi hijau, persoalan mendasar pengelolaan sampah di dalam negeri masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tumpukan sampah, praktik pembuangan terbuka, hingga pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang belum optimal menunjukkan bahwa komitmen menekan emisi belum cukup jika tidak dibarengi perubahan nyata di lapangan.
Jumhur menyebut sinergi lintas sektor dalam mitigasi gas metana berpotensi membuka peluang investasi swasta dan pendanaan melalui pasar karbon global.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Kepala Sekretariat Climate and Clean Air Coalition (CCAC), Martina Otto. Pertemuan itu membahas penanganan pembuangan sampah terbuka, terutama di Jakarta, serta pengembangan teknologi penangkapan gas metana untuk menghasilkan energi terbarukan.
“Perbaikan pengelolaan sampah bukan sekadar masalah layanan lingkungan, melainkan juga menjadi peluang mitigasi iklim penting yang membutuhkan percepatan aksi, investasi, dan dukungan teknis,” ujar Jumhur.
Pernyataan tersebut memang terdengar menjanjikan. Tetapi, persoalannya bukan semata bagaimana Indonesia mendapatkan investasi atau membangun fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana pemerintah mampu memastikan sampah tidak terus menumpuk dan mencemari lingkungan setiap hari.
Sebab, persoalan sampah bukan hanya urusan teknologi penangkapan metana di TPA. Masalahnya dimulai dari rumah tangga, pasar, kawasan industri, hingga sistem pengangkutan dan pengolahan yang belum sepenuhnya berjalan efektif.
Indonesia memfokuskan mitigasi pada dua langkah utama. Pertama, mengurangi sampah organik melalui pencegahan dan pemilahan sejak dari sumber. Kedua, mengoptimalkan operasional TPA melalui pemanfaatan gas metana atau landfill gas.
Program tersebut mencakup pengembangan fasilitas pengomposan, biodigester, serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau MRV untuk mengukur penurunan emisi.
Indonesia juga menjadi salah satu dari tujuh negara perdana yang memperoleh dukungan melalui inisiatif Super Pollutant Country Action Accelerator.
Melalui kemitraan dengan CCAC, pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terintegrasi di sejumlah kota, modernisasi TPA, asistensi teknis, serta penguatan sistem pengukuran emisi.
Akan tetapi, modernisasi TPA tidak boleh berhenti sebagai proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar beroperasi, memiliki anggaran pemeliharaan, tenaga ahli, dan sistem pengawasan yang konsisten.
Begitu pula dengan pemanfaatan gas metana menjadi energi. Potensi ekonomi dari teknologi tersebut jangan sampai justru lebih menonjol dibandingkan tujuan utamanya, yakni mengurangi pencemaran dan melindungi masyarakat dari dampak buruk pengelolaan sampah.
Persoalan transparansi juga tidak kalah penting. Penguatan data MRV dan penyusunan baseline emisi harus menjadi instrumen untuk membuktikan penurunan emisi secara terukur, bukan sekadar memenuhi persyaratan memperoleh pendanaan iklim dan kredit karbon.
Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari jumlah proyek, besarnya investasi, atau potensi energi yang dihasilkan, sementara volume sampah yang berakhir di TPA terus meningkat.
Diplomasi Indonesia di COP31 semestinya menjadi momentum untuk membenahi persoalan dari hulu hingga hilir. Pemilahan sampah harus diperkuat, pengurangan sampah organik harus menjadi kebiasaan, dan pemerintah daerah perlu mendapat dukungan anggaran serta pengawasan yang memadai.
Pada akhirnya, keberhasilan mitigasi metana tidak ditentukan oleh seberapa lantang Indonesia menyampaikan komitmen di forum internasional. Ukurannya adalah seberapa besar emisi benar-benar berkurang, seberapa baik lingkungan masyarakat terlindungi, dan seberapa serius pemerintah menyelesaikan persoalan sampah di dalam negeri.
Jangan sampai Indonesia terlihat ambisius di panggung COP31, tetapi masih kewalahan menghadapi gunungan sampah di halaman sendiri.***
