JAKARTA, borneoreview.co – Indonesia boleh berbangga menjadi pemain utama industri kelapa sawit dunia. Kontribusinya mencapai sekitar 50 persen produksi dan 53 persen ekspor minyak sawit global. Namun, di balik dominasi tersebut, industri sawit nasional menyimpan sejumlah persoalan yang tidak bisa terus diabaikan.
Ketergantungan pasar global terhadap sawit Indonesia justru menjadi pengingat bahwa industri ini membutuhkan pembenahan serius. Sebab, besarnya produksi dan ekspor belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental industri perkebunan nasional.
Senior Analyst Fastmarkets, Regina Koh, mengungkapkan bahwa kebijakan domestik, dinamika perdagangan global, hingga ketidakpastian ekonomi makro semakin menentukan posisi Indonesia di pasar minyak sawit dunia.
Dalam ajang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11), Regina menyebutkan bahwa besarnya kontribusi Indonesia membuat perubahan kebijakan dalam negeri dapat langsung memengaruhi pasokan dan pembentukan harga minyak sawit global.
Salah satu faktor yang semakin menentukan adalah peningkatan konsumsi domestik untuk program biodiesel.
Sejak penerapan B20 hingga peningkatan menuju B50, alokasi minyak sawit untuk kebutuhan biodiesel melonjak dari sekitar 6,6 juta kiloliter pada 2019 menjadi 16,7 juta kiloliter pada 2026. Artinya, terjadi peningkatan lebih dari 2,5 kali lipat hanya dalam tujuh tahun.
Pemerintah tentu memiliki alasan memperbesar pemanfaatan sawit untuk energi. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
Namun, ada persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian. Ketika kebutuhan domestik terus membesar, sementara produksi tidak tumbuh sebanding, ruang pasokan untuk pasar ekspor semakin tertekan.
Di sinilah tantangan kebijakan biodiesel perlu dihitung secara lebih cermat. Jangan sampai ambisi memperkuat ketahanan energi justru tidak diimbangi kesiapan produksi bahan baku.
Apalagi, produktivitas minyak sawit Indonesia justru menunjukkan kecenderungan menurun. Regina mencatat produktivitas turun sekitar 10 persen, dari 3,9 ton per hektare pada 2019 menjadi sekitar 3,5 ton per hektare pada 2025.
Penurunan ini menjadi alarm bagi pemerintah dan pelaku industri. Sebab, memperbesar kebutuhan bahan baku tanpa memastikan peningkatan produktivitas hanya akan memperbesar tekanan terhadap pasokan.
Persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian serius. Peremajaan tanaman, peningkatan kualitas bibit, perbaikan tata kelola perkebunan, hingga pendampingan petani kecil tidak boleh sekadar menjadi agenda tahunan.
Jangan sampai industri sawit terlalu sibuk mengejar peningkatan konsumsi dan perluasan hilirisasi, tetapi melupakan persoalan mendasar di kebun.
Tantangan berikutnya datang dari kebijakan perdagangan. Regina menyoroti tiga instrumen yang memengaruhi daya saing minyak sawit Indonesia, yakni bea keluar dan pungutan ekspor, devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), serta domestic export trading system (DSI).
Kombinasi bea keluar dan pungutan ekspor dalam beberapa periode bahkan mencapai lebih dari 20 persen dari harga free on board (FOB) crude palm oil (CPO).
Beban tersebut tentu perlu diperhitungkan. Di tengah persaingan pasar global, biaya ekspor yang tinggi berpotensi memengaruhi daya saing produk Indonesia.
Begitu pula kebijakan DHE SDA yang berpotensi memengaruhi likuiditas, pengelolaan valuta asing, dan modal kerja perusahaan.
Pemerintah memang memiliki kepentingan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat cadangan devisa, dan memperbaiki tata kelola perdagangan. Namun, kebijakan yang baik semestinya tidak berhenti pada aspek pengawasan dan penerimaan.
Dampaknya terhadap kelangsungan usaha, kemampuan eksportir bersaing, serta posisi Indonesia di pasar internasional juga harus menjadi pertimbangan.
Di sisi lain, hilirisasi terus didorong sebagai strategi meningkatkan nilai tambah. Produk olahan kini mencapai sekitar 87 persen dari total produk minyak sawit Indonesia.
Capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya produk turunan yang dihasilkan.
Kemampuan membuka pasar baru, meningkatkan daya saing, memperluas investasi, dan memberikan manfaat ekonomi kepada petani juga harus menjadi ukuran keberhasilan.
Indonesia juga berambisi memperkuat pengaruh dalam pembentukan harga minyak sawit dunia melalui perdagangan berjangka. Akan tetapi, ambisi menjadi penentu harga global tidak bisa dibangun hanya melalui kebijakan pemerintah.
Kepercayaan pelaku pasar, transparansi transaksi, likuiditas perdagangan, serta partisipasi pembeli dan penjual internasional menjadi prasyarat penting.
Tantangan industri sawit nasional semakin kompleks ketika faktor geopolitik dan perubahan iklim ikut memengaruhi perdagangan global.
Senior Analyst S&P Global, CK Quick, dalam kesempatan yang sama, menyoroti hubungan erat antara perkembangan geopolitik, pasar energi, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasokan terhadap pergerakan harga minyak sawit.
Ketegangan geopolitik, gangguan pasokan energi, risiko pelayaran, hingga fluktuasi harga minyak mentah dapat memengaruhi kebijakan biodiesel dan perdagangan minyak sawit.
Bahkan, pasokan minyak sawit Indonesia diproyeksikan berpotensi mengetat dengan penurunan sekitar 4,4 juta ton pada 2027. Malaysia juga diperkirakan mengalami penurunan produksi sekitar 1,2 juta ton.
Jika proyeksi tersebut terealisasi, surplus ekspor dari dua negara produsen utama dunia akan semakin terbatas.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena konsumsi biodiesel Indonesia terus meningkat. Belum lagi ancaman El Nino yang berpotensi memperburuk produksi apabila kondisi cuaca kering berlangsung lebih parah dari perkiraan.
Artinya, industri sawit Indonesia sedang menghadapi tantangan berlapis. Di satu sisi, permintaan global dan kebutuhan domestik terus berkembang. Di sisi lain, produktivitas menurun, biaya perdagangan menjadi perhatian, dan ancaman perubahan iklim semakin nyata.
Kondisi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah kebijakan industri sawit secara menyeluruh.
Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia. Dominasi produksi harus dibarengi produktivitas yang sehat, kepastian kebijakan, tata kelola perdagangan yang transparan, serta keberpihakan terhadap keberlanjutan perkebunan.
Sebab, menjadi pemain utama pasar global bukan sekadar soal seberapa banyak minyak sawit yang bisa dijual. Lebih penting lagi, seberapa kuat Indonesia menjaga kapasitas produksinya agar tidak kehilangan daya saing di masa depan.***
