KAPUAS, borneoreview.co – Kala senja di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Selasa (3/3/2026) lalu, tak membawa pulang kedamaian.
Langit yang seharusnya jingga justru kelabu oleh asap, bukan dari cerobong, melainkah dari letupan senapan aparat.
Di jalan hauling milik PT Asmin Bara Bronang (PT ABB), riuh rendah suara bukan lagi deru truk pengangkut batu bara, melainkan jerit dan pekik yang memecah sunyi rimba.
Tanah Kalimantan yang adiluhung, yang konon menyimpan harta sekaligus harga diri, kembali basah.
Bukan oleh embun, tapi oleh keringat dan darah. Di sini, di ruas jalan seksi tiga kawasan tambang itu, bentrok antara aparat kepolisian dan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Adat (AMAD) tak terelakkan.
Guruh di Lintang Kematian
Sekitar 60 personel Polres Kapuas diterjunkan di bawah komando Kasatreskrim AKP Riski Atmaka Rahadi.
Mereka datang bukan untuk berperang, setidaknya itu dalam narasi resmi. Mereka datang merespons laporan ada penghadangan di jalan operasional perusahaan tambang batu bara itu.
Di lokasi, telah menanti kurang lebih 40 orang. Mereka menyebut diri anak rimba, dipimpin oleh S.I bergelar Raja Gunung dan S.N alias Dayak Belinga.
Kapolsek Kapuas Tengah, AKP Muhammad Saladin, bersuara lantang membelah hutan. Imbauan demi imbauan meluncur, meminta massa membubarkan diri.
Jangan menghalangi nafas perusahaan yang bernama PT Asmin Bara Bronang (PT ABB) anak usaha dari rantai raksasa United Tractors yang bernaung di bawah Astra Group itu.
Namun, kata-kata tak cukup merangkul kemarahan. Dari balik ilalang, kilatan mandau dan parang menyilaukan matahari sore.
Imbauan berlalu, ketegangan merambat cepat seperti api di lahan gambut kering. Tembakan peringatan meletus, berharap menjadi air meredam bara. Tetapi, bara sudah menjadi kobaran.
Rimbawan Tumbang, Serdadu Merana
Aksi saling dorong berubah menjadi kisah pilu. Hasilnya, tiga pengayom masyarakat tumbang.
Aiptu E.W. terkapar dengan kepala bersimbah, luka bacok menghujam ubun-ubun. Bripda P.A. merintih, punggung kiri menganga. Bripda A.T. juga tak kuasa menahan sakit di kepala. Seragam coklat luntur oleh merah.
Aparat tak tinggal diam. “Perlawanan” dijawab dengan “tindakan tegas diklaim dalih alasan terukur”. Senapan bukan lagi untuk memperingatkan.
Sejumlah orang dari kubu AMAT dilumpuhkan timah panas, sebagian lainnya digelandang ke balik jeruji besi.
Senja itu, bukan hanya jalan hauling yang ditutup, tapi juga kisah para lelaki yang pulang dengan luka.
Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma, hanya bisa menarik napas dalam. Suaranya bergetar halus dalam rilis resmi, menyebut keprihatinan mendalam atas insiden berdarah itu.
“Polres Kapuas tetap mengedepankan pendekatan humanis dan profesional,” ujarnya, seolah membalut luka dengan kain kasa tipis.
Dia bercerita, sebelumnya sudah ada upaya damai. Damang dan Mantir Adat setempat sudah duduk, sudah bicara, sudah meminta massa membubarkan diri. Namun, kata-kata adat tak lagi sakral di hadapan gemuruh industri.
Di Balik Debu Batubara
Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di ujung jalan hauling itu? Mengapa mandau kembali terhunus, dan aparat terpaksa menarik pelatuk?
Di balik bentrok fisik, ada kisah lain yang menganga lebar. Ini soal perut, soal tanah leluhur yang berganti status jadi konsesi, soal janji-janji yang mungkin hanya sampai di gang buntu.
PT Asmin Bara Bronang, yang berdiri kokoh di bawah naungan Tuah Turangga Agung bagian dari mesin besar United Tractors dan grup Astra adalah raksasa haus energi.
Mereka memproduksi batu bara kualitas premium, 6.500 kalori per gram. Di pabrik pencucian batu bara mereka, gunung-gunung hitam diratakan, dicuci, lalu dikirim untuk menghidupi negeri.
Namun, di balik gemerlap angka produksi dan sumbangsih bagi target korporasi, seringkali ada cerita kecil yang terlewat.
Cerita tentang warga Adat Dayak di sana yang merasa tanahnya diinjak, hutannya ditebang, dan sumber airnya tercemar.
Mereka protes, mereka hadang truk, mereka angkat senjata pusaka. Lalu, negara hadir dalam seragam coklat untuk “menertibkan”.
Pilu di Negeri Kaya
Inilah ironi di negeri sekaya surga. Di atas tanah yang melimpah batu bara, justru sering melahirkan kerikil tajam konflik.
Tiga polisi terluka, enam warga ditangkap, dan puluhan lainnya mungkin trauma. Di satu sisi, petugas menjalankan tugas melindungi investasi dan kelancaran roda ekonomi nasional.
Di sisi lain, masyarakat adat berjuang dengan cara mereka yang mungkin salah, mempertahankan apa yang mereka yakini sebagai hak.
Ketika malam tiba di Desa Barunang, luka-luka itu masih basah. Ada perban di kepala Aiptu E.W., ada duka di hati keluarga yang tertahan di sel.
Ada tanya di sudut-sudut kampung sampai kapan tanah ini akan terus basah oleh darah saudara sendiri?
Di jalan hauling itu, tak hanya truk batu bara yang melintas, tapi juga pertanyaan besar tentang keadilan mungkin tak akan pernah sampai di kantor pusat perusahaan di Jakarta.
Drama Tiga Babak
Konflik di Kapuas Tengah ini adalah potret buram hubungan industrial dengan masyarakat lokal.
PT Asmin Bara Bronang, sebagai entitas korporasi raksasa, membawa misi produksi. Namun, misi itu kerap berbenturan dengan ruang hidup masyarakat adat yang tak pernah diajak duduk setara.
Pengakuan masyarakat adat atas tanah ulayat seringkali hanya tinggal nama di peta, sementara di lapangan, alat berat sudah meratakan segalanya.
Tindakan menghadang jalan hauling adalah bentuk perlawanan kelas ala rimba. Ketika ruang dialog formal terasa sumir dan birokratis, menutup jalan operasional perusahaan menjadi satu-satunya amplop merah bisa menarik perhatian.
Namun sayangnya, cara ini berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjaga aset negara dan iklim investasi.
Kegagalan komunikasi menjadi puncak gunung es tragedi ini. Imbauan Kapolsek yang tidak diindahkan menunjukkan putusnya harapan.
Ketika mandau terhunus, bahasa berubah dari kata-kata menjadi luka. Aparat, yang terdesak dan terluka, merespons dengan prosedur standar tembakan terukur.
Di sinilah letak ironi paling menyayat. Negara hadir dengan pendekatan humanis, tetapi berakhir dengan aksi represif.
Korban di kedua kubu adalah bukti bahwa kekerasan tak pernah menyelesaikan masalah. Tiga polisi yang terluka adalah simbol negara yang terluka oleh warganya sendiri.
Sejumlah warga yang dilumpuhkan adalah simbol perlawanan yang kandas di tengah jalan. Tidak ada pemenang di senja itu, hanya derita yang merata.
Polisi menyebut telah melibatkan tokoh adat. Perusahaan menyebut telah berkontribusi pada pendapatan daerah dan nasional.
Masyarakat adat merasa haknya dirampas. Semua pihak bicara, tetapi dengan bahasa yang tak saling menyapa.
Tidak ada sintesis, yang ada hanyalah tesis dan antitesis yang berbenturan keras. Penyelesaian konflik seperti ini tak bisa hanya dengan pendekatan keamanan.
Perlu ada audit sosial dan lingkungan yang melibatkan pihak ketiga yang independen. Perlu ada rekognisi yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat yang diakui konstitusi.
Perusahaan tambang harus keluar dari zona nyaman dan membangun dialog yang setara, bukan hanya memberikan dana kompensasi kemudian menjadi sumber perpecahan baru di internal masyarakat.
Insiden ini adalah alarm keras bagi Kabupaten Kapuas, bagi Kalimantan Tengah, dan bagi Indonesia.
Jika batu bara terus mengalir di atas jalan basah oleh darah, maka kelak yang tersisa bukanlah kemakmuran, melainkan onggok abu hitam menyimpan dendam kesumat.*
