PONTIANAK, borneoreview.co – Kalimantan Barat terus mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) berkualitas dengan mendorong penambahan sekitar 79 ribu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta meningkatkan keaktifan peserta yang saat ini masih berada di bawah target nasional.
“Kesehatan adalah hak setiap warga. Karena itu, kita harus memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan kita masih memerlukan 79 ribu peserta untuk mencapai UHC,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson di Pontianak, Kamis (25/6/2026).
Harisson menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, BPJS Kesehatan, dunia usaha maupun masyarakat.
Ia menjelaskan, hingga 1 Juni 2026 cakupan kepesertaan Program JKN di Kalimantan Barat telah mencapai 5.405.001 jiwa atau sekitar 94,64 persen dari total penduduk. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Meski demikian, menurut Harisson, Kalimantan Barat masih perlu menambah sekitar 79 ribu peserta lagi agar dapat memenuhi target nasional menuju cakupan kesehatan semesta yang lebih optimal.
“Masih ada sekitar 79 ribu penduduk yang perlu kita dorong menjadi peserta JKN agar cakupan kepesertaan semakin optimal,” ujarnya.
Selain mengejar jumlah kepesertaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menaruh perhatian serius terhadap tingkat keaktifan peserta JKN yang saat ini baru mencapai 67,34 persen atau masih jauh di bawah target nasional sebesar 80 persen.
Harisson menilai keaktifan peserta menjadi indikator penting dalam keberhasilan program jaminan kesehatan karena peserta yang aktif dapat langsung mengakses layanan kesehatan saat diperlukan.
“Yang terpenting bukan hanya terdaftar, tetapi peserta juga harus aktif sehingga dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” katanya.
Menurut dia, forum komunikasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program JKN sekaligus merumuskan strategi percepatan pencapaian UHC berkualitas di Kalimantan Barat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu memperkuat sinergi lintas sektor agar berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat keaktifan peserta dapat segera diatasi.
“Melalui forum ini, kita dapat mencari solusi bersama dan memperkuat sinergi agar target UHC berkualitas di Kalimantan Barat dapat tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan Yessy Kumalasari mengatakan keberhasilan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh penambahan peserta baru, tetapi juga kemampuan menjaga keberlangsungan status aktif peserta yang telah terdaftar.
Menurut dia, berbagai tantangan yang dihadapi saat ini membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
“Program JKN tidak dapat dijalankan sendiri oleh BPJS Kesehatan. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat agar seluruh penduduk memperoleh perlindungan jaminan kesehatan,” katanya.
Untuk meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai strategi, antara lain pengawasan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya, reaktivasi peserta mandiri yang tidak aktif, optimalisasi layanan digital, serta mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Yessy juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang selama ini aktif mendukung keberlangsungan Program JKN di daerah.
Selain memperluas kepesertaan, BPJS Kesehatan juga terus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 437 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 62 rumah sakit di Kalimantan Barat telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN.
“Sejumlah layanan kesehatan lanjutan juga terus diperkuat, termasuk layanan kateterisasi jantung, kemoterapi, dan radioterapi, guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas tanpa harus keluar daerah,” katanya.(Ant)
