PONTIANAK, borneoreview.co – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Wilayah Kerja Kalbar memperkuat pengawasan pemenuhan hak atas pangan dan gizi bagi anak-anak serta kelompok rentan melalui monitoring sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pontianak.
“Pemenuhan gizi bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Melalui monitoring ini, kami ingin memastikan layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Kementerian HAM Kalteng Wilayah Kerja Kalbar, Untung Wibawa, bersama tim yang diterjunkan ke beberapa lokasi pelayanan pemenuhan gizi di Kota Pontianak, Rabu (3/6/2026).
Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai standar, tepat sasaran, serta memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan publik.
Ia menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh akses terhadap makanan yang bergizi, aman, dan layak, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.
Menurut dia, pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong terciptanya sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Dalam kegiatan tersebut, tim monitoring melakukan peninjauan langsung terhadap proses pengolahan makanan, standar kebersihan fasilitas, hingga mekanisme distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Selain itu, tim juga berdialog dengan pengelola SPPG untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program di lapangan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi selama proses pelayanan.
Salah seorang pelaksana monitoring, Binardi Rizi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan program pemenuhan gizi pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Melalui monitoring ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana proses pelayanan berjalan, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan. Kami juga memastikan bahwa aspek kebersihan, kualitas makanan, dan akses penerima manfaat telah berjalan sesuai dengan tujuan program,” katanya.
Ia menambahkan pemenuhan gizi yang optimal memiliki peran strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, menurut dia, sinergi antara pemerintah, penyelenggara layanan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar program pemenuhan gizi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Kegiatan monitoring tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi sekaligus menghimpun masukan guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.
Melalui pengawasan tersebut, Kanwil Kementerian HAM Kalteng Wilayah Kerja Kalbar menegaskan komitmennya dalam mengawal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pangan dan gizi yang layak bagi anak-anak serta kelompok rentan di Kalimantan Barat.(Ant)
