MELAWI, borneoreview.co – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan tidak seharusnya dilihat secara sederhana dengan menjadikan tradisi perladangan masyarakat adat sebagai satu-satunya pihak yang harus disalahkan.
Ketua DPC Serikat Petani Indonesia, Julio Purba Kencana menilai bahwa pembahasan mengenai kebakaran lahan harus dilakukan secara objektif dengan melihat seluruh faktor yang memengaruhi kondisi ekologis Kalimantan, termasuk perubahan tata guna lahan, penguasaan ruang, kondisi lahan, perubahan iklim, serta praktik pengelolaan lahan dalam skala yang berbeda.
Menurutnya, tradisi beladang masyarakat Dayak tidak dapat dipahami hanya dari satu aktivitas, yaitu membakar lahan. Perladangan merupakan sebuah sistem sosial, budaya dan ekologis yang telah berkembang secara turun-temurun.
“Jangan melihat nunu uma atau proses membakar lahan sebagai sebuah kegiatan yang berdiri sendiri. Itu hanya salah satu bagian dari keseluruhan sistem perladangan masyarakat Dayak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem ladang gilir balik memiliki rangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari gotong royong membuka lahan, menebas, membuat jalur pengendalian api, pembakaran terkendali, manugal, pemeliharaan, pemanenan, masa bera, regenerasi vegetasi hingga terbentuknya kembali hutan sekunder dan kawasan tembawang atau tempalai.
Menurutnya, keseluruhan tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ketika membicarakan sistem pertanian tradisional masyarakat Dayak.
“Tebas, pengendalian api, bakar, manugal, panen, bera, regenerasi vegetasi dan tembawang merupakan sebuah siklus. Kalau hanya melihat bagian membakarnya, maka kita kehilangan gambaran besar mengenai sistem ekologinya,” katanya.
Jangan Samakan Ladang Gilir Balik dengan Nomadisme
Ketua DPC tersebut juga mengkritisi penggunaan istilah “ladang berpindah” apabila istilah tersebut dimaknai sebagai kehidupan masyarakat yang berpindah-pindah secara nomaden.
Menurutnya, yang mengalami perpindahan dalam sistem ladang gilir balik adalah lokasi pengolahan lahan dalam suatu siklus tertentu, bukan berarti masyarakat Dayak hidup sebagai kelompok nomaden yang tidak mempunyai keterikatan terhadap wilayahnya.
Masyarakat tetap memiliki hubungan sosial, budaya dan sejarah dengan ruang hidupnya. Bahkan, sejumlah kawasan yang pernah menjadi ladang dapat berkembang kembali menjadi hutan sekunder, kebun dan tembawang yang mempunyai nilai ekologis maupun ekonomi.
“Ketika orang mengatakan ladang berpindah lalu membayangkannya sebagai masyarakat yang hidup nomaden dan berpindah tanpa aturan, itu merupakan penyederhanaan terhadap sebuah sistem pengetahuan yang jauh lebih kompleks,” jelasnya.
Ia menilai, tradisi beladang seharusnya dipahami sebagai bagian dari pengetahuan ekologis masyarakat yang memungkinkan mereka membaca musim, mengenali kondisi tanah, memilih lokasi, mengatur waktu pembukaan lahan, mengendalikan api serta menentukan masa pemanfaatan dan masa bera.
Agroforestisme dan Kecerdasan Ekologi Masyarakat Dayak
Menurutnya, salah satu aspek yang sering luput dalam pembahasan mengenai perladangan tradisional adalah keberadaan sistem agroforestri atau agroforestisme yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Dayak.
Sistem tersebut tidak hanya menghasilkan pangan berupa padi, tetapi juga mencakup berbagai tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, tanaman kehutanan, sumber air, kawasan hutan sekunder serta ruang-ruang yang kemudian dikenal sebagai tembawang atau tempalai.
Tembawang, menurutnya, dapat dilihat sebagai salah satu bentuk arsip ekologis masyarakat karena di dalamnya tersimpan jejak sejarah pengelolaan ruang, tanaman yang diwariskan, serta hubungan masyarakat dengan wilayahnya.
“Kalau kita melihat tembawang hanya sebagai hutan biasa, kita kehilangan cerita di balik hutan tersebut. Di sana terdapat sejarah keluarga, sejarah kampung, tanaman yang diwariskan, sumber pangan dan pengetahuan masyarakat mengenai ruang hidupnya,” ujarnya.
Ia menilai sistem tersebut memperlihatkan adanya bentuk kecerdasan ekologis masyarakat Dayak dalam mengelola hubungan antara pertanian dan hutan.
“Agroforestisme Dayak tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan. Ia berbicara tentang bagaimana manusia hidup bersama hutan, memanfaatkan ruang, memberi waktu kepada tanah untuk pulih dan kemudian kembali mengelolanya,” katanya.
Kebakaran Tidak Boleh Dilihat dari Satu Sisi
Dalam konteks Karhutla, Ketua DPC tersebut meminta pemerintah dan masyarakat untuk melihat persoalan secara lebih menyeluruh.
Menurutnya, pembakaran dalam praktik perladangan tradisional harus dibedakan dari berbagai bentuk pembakaran dan perubahan tata guna lahan lainnya.
Ia menegaskan bahwa pembakaran yang dilakukan masyarakat dalam sistem tradisional bukan berarti bebas risiko. Namun, risiko tersebut harus dianalisis berdasarkan teknik pembakaran, kondisi cuaca, kondisi vegetasi, karakteristik tanah, pengendalian api serta skala kegiatan.
“Yang perlu kita bedakan adalah api sebagai alat dalam sistem perladangan dengan kebakaran yang tidak terkendali. Jangan semua api disamakan dan kemudian seluruh masyarakat adat dituduh sebagai penyebab kerusakan ekologis,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan Karhutla merupakan persoalan kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kemarau panjang, fenomena El Nino, perubahan tutupan lahan, kondisi lahan yang rentan terbakar, aktivitas manusia serta tata kelola kawasan.
Karena itu, ia meminta agar kebijakan penanganan Karhutla tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap masyarakat kecil, tetapi juga melihat perubahan lanskap Kalimantan secara keseluruhan.
Pertanyaan Besar: Siapa yang Mengubah Lanskap Kalimantan?
Ketua DPC tersebut mengatakan bahwa pembahasan mengenai kebakaran harus ditempatkan dalam perspektif sejarah perubahan lanskap Kalimantan.
“Kalau kita ingin objektif, mari kita bertanya. Bagaimana kondisi Kalimantan sebelum dan sesudah perubahan besar tata guna lahannya? Bagaimana perubahan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan dan ruang hidup masyarakat? Dan bagaimana perubahan tersebut berhubungan dengan risiko kebakaran?” katanya.
Menurutnya, pertanyaan tersebut penting agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi yang hanya menunjuk praktik perladangan tradisional sebagai sumber persoalan.
Ia menilai, perubahan lanskap yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar terhadap ruang hidup masyarakat Kalimantan.
Perkembangan perkebunan monokultur, pertambangan, pembangunan infrastruktur dan berbagai bentuk investasi berbasis lahan, menurutnya, perlu dikaji secara terbuka karena semuanya dapat memengaruhi pola penguasaan tanah dan perubahan ekosistem.
“Bukan berarti semua perkebunan atau semua investasi harus dianggap sebagai penyebab kebakaran. Tetapi semua bentuk perubahan penggunaan lahan harus ditempatkan dalam kajian yang objektif. Jangan hanya masyarakat adat yang terus-menerus diperiksa dan dicurigai,” ujarnya.
Kalimantan dan Nostalgia terhadap Rumah yang Berubah
Ia mengaku prihatin melihat perubahan lanskap Kalimantan yang semakin cepat.
Menurutnya, masyarakat Dayak mengalami perubahan ruang hidup yang sangat besar. Hutan yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perlahan berubah menjadi berbagai bentuk penggunaan lahan.
Kondisi tersebut menciptakan rasa kehilangan terhadap ruang hidup yang selama turun-temurun menjadi bagian dari identitas masyarakat.
“Yang kita rasakan sekarang bukan sekadar kehilangan pohon. Kita sedang menyaksikan perubahan rumah ekologis kita sendiri. Ada sungai, hutan, ladang, tembawang dan ruang hidup yang perlahan berubah,” katanya.
Menurutnya, nostalgia terhadap Kalimantan masa lalu bukan sekadar kerinduan terhadap hutan yang hijau, tetapi juga kerinduan terhadap sebuah hubungan antara manusia dan alam yang dahulu dibangun melalui pengetahuan lokal.
Jangan Jadikan Masyarakat Dayak sebagai Kambing Hitam
Ketua DPC tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat Dayak harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi dalam menjaga lingkungan, bukan semata-mata sebagai objek yang harus dicurigai.
Ia mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai benih lokal, musim, tanah, hutan, tanaman, air dan sistem perladangan merupakan modal penting dalam membangun pertanian yang berkelanjutan.
“Kalau pemerintah benar-benar ingin menjaga lingkungan, jangan matikan pengetahuan masyarakat. Justru pengetahuan lokal harus dipelajari, didokumentasikan dan dikembangkan,” katanya.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki pengetahuan ekologis yang dibangun melalui pengalaman panjang. Pengetahuan tersebut tidak boleh hilang hanya karena sistem pembangunan modern sering kali memandang pertanian tradisional sebagai sesuatu yang tertinggal.
Ia menilai modernisasi seharusnya tidak berarti menghapus seluruh praktik tradisional.
Sebaliknya, pengetahuan lokal dapat dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern untuk menghasilkan tata kelola lahan yang lebih baik.
Membela Tradisi Bukan Berarti Membenarkan Kebakaran
Ketua DPC tersebut menegaskan bahwa membela tradisi beladang bukan berarti membenarkan seluruh praktik pembakaran tanpa batas.
Menurutnya, masyarakat tetap harus menjalankan pengendalian api dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun, pemerintah juga harus memahami konteks sosial dan ekologis dari tradisi tersebut.
“Kalau kita membela tradisi, bukan berarti kita mengatakan semua pembakaran pasti aman. Yang kita tolak adalah penyederhanaan bahwa tradisi beladang adalah penyebab tunggal kerusakan lingkungan,” katanya.
Menurutnya, pendekatan yang lebih adil adalah membandingkan berbagai praktik pengelolaan lahan berdasarkan skala, teknik, kondisi ekologis, dampak dan tata kelolanya.
Dengan demikian, masyarakat adat tidak diposisikan sebagai pihak yang selalu salah, sementara perubahan penggunaan lahan dalam skala besar tidak mendapatkan kajian yang sama.
Kalimantan Membutuhkan Keadilan Ekologis
Ia berharap pemerintah tidak hanya berbicara mengenai penanganan kebakaran ketika asap telah muncul, tetapi juga membicarakan akar persoalan pengelolaan ruang hidup masyarakat.
Menurutnya, keadilan ekologis berarti memastikan masyarakat yang telah hidup turun-temurun di suatu wilayah tetap mempunyai ruang untuk menjalankan kehidupan dan kebudayaannya dengan tetap menjaga lingkungan.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ratusan tahun belajar hidup bersama hutan justru dianggap sebagai musuh hutan. Kita perlu bertanya, siapa yang sebenarnya mengubah wajah Kalimantan secara besar-besaran?” katanya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek kebijakan.
“Kalimantan tidak membutuhkan narasi yang mencari kambing hitam. Kalimantan membutuhkan keberanian untuk melihat persoalan secara jujur: bagaimana tanah dikuasai, bagaimana hutan berubah, bagaimana masyarakat diperlakukan dan bagaimana kita menjaga ruang hidup untuk generasi berikutnya,” pungkasnya.
Bagi Ketua DPC tersebut, tradisi ladang gilir balik bukan sekadar cerita masa lalu. Tradisi tersebut merupakan bagian dari pengetahuan ekologis masyarakat Dayak yang masih relevan untuk dipelajari dalam menghadapi krisis lingkungan hari ini.
“Jangan buru-buru menyebut ladang gilir balik sebagai penyebab kerusakan. Pahami dulu sistemnya. Karena bisa jadi, sebelum kita menghakimi tradisi masyarakat, justru kita yang belum benar-benar memahami bagaimana masyarakat Dayak membaca dan mengelola hutannya.”(her)
