Pabrik Sawit Diduga Tampung Hasil Perambahan Hutan, Satgas PKH Ambil Alih PT GSL

Industri sawit

RIAU, borneoreview co – Perambahan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit kembali memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan industri perkebunan di Indonesia. Bukan hanya aktivitas pembukaan lahan yang menjadi sorotan, tetapi juga keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit yang diduga ikut menampung hasil dari kawasan hutan tanpa izin.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih pabrik kelapa sawit (PKS) dan perkebunan milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa pabrik milik perusahaan itu membeli tandan buah segar (TBS) dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, PKS nonkebun milik PT GSL diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Temuan ini semestinya menjadi peringatan bahwa persoalan kerusakan hutan tidak bisa hanya dibebankan kepada pelaku yang membuka lahan. Industri yang diduga menerima, membeli, dan mengolah hasil perkebunan dari kawasan ilegal juga harus diperiksa secara serius.

Sebab, selama masih ada pasar yang bersedia menampung hasil perkebunan dari kawasan hutan, praktik perambahan akan terus memiliki insentif ekonomi. Pembukaan hutan bukan sekadar persoalan pelanggaran batas wilayah, melainkan juga bagian dari rantai bisnis yang berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Penguasaan kembali juga dilakukan terhadap areal pabrik dan perkebunan kelapa sawit PT GSL.

Barita menegaskan, penertiban merupakan upaya pemerintah mencegah pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, termasuk melalui aktivitas industri yang diduga menampung hasil perkebunan ilegal.

Namun, pengambilalihan aset saja belum cukup untuk menjawab persoalan. Publik membutuhkan kepastian mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab, bagaimana rantai pasokan TBS ilegal itu berjalan, serta sejauh mana aktivitas tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum juga harus memastikan tidak ada pihak yang hanya dijadikan sasaran sementara, sedangkan aktor yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut justru luput dari pertanggungjawaban.

RAPP Juga Kehilangan Izin

Pada hari yang sama, Satgas PKH juga mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare.

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada temuan sejumlah dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung.

Keputusan pencabutan izin itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Dua tindakan terhadap perusahaan yang berbeda ini memperlihatkan besarnya tantangan dalam mengawasi pemanfaatan kawasan hutan, terutama ketika kepentingan industri berhadapan dengan kewajiban menjaga lingkungan.

Luas areal izin RAPP yang mencapai ratusan ribu hektare juga membuat persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Ada kepentingan ekologis yang jauh lebih besar, mulai dari perlindungan gambut, keberlanjutan ekosistem, hingga keselamatan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Pemerintah memang menegaskan penertiban akan dilakukan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Akan tetapi, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui penegakan hukum yang konsisten. Jangan sampai penertiban hanya ramai ketika pengambilalihan aset dan pencabutan izin diumumkan, tetapi tindak lanjut pemulihan lingkungan, pengusutan pelanggaran, dan pertanggungjawaban perusahaan justru berjalan lambat.

Hutan bukan sekadar hamparan lahan yang bisa dihitung berdasarkan nilai ekonomi. Ketika kawasan hutan rusak, masyarakat ikut menanggung dampaknya melalui ancaman banjir, kebakaran, hilangnya keanekaragaman hayati, dan memburuknya kualitas lingkungan.

Karena itu, keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari berapa banyak perusahaan yang diambil alih atau izin yang dicabut. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa jauh negara mampu menghentikan praktik perusakan hutan, memulihkan kawasan yang telanjur rusak, dan memastikan tidak ada lagi industri yang mengambil keuntungan dari pelanggaran terhadap kawasan hutan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *