SAMARINDA, borneoreview.co – Akademisi dari Universitas Gadjah Mada Amirullah Setya Hardi menyatakan bahwa pentingnya bagi wilayah Kalimantan memacu program hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan diversifikasi ekonomi untuk mewujudkan superhub ekonomi Nusantara pada tahun 2029.
“Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara dengan fokus utama mencakup hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan pusat pangan nasional,” kata Amirullah secara daring di Samarinda, Senin (16/2/2026).
Amirullah menjelaskan bahwa struktur ekonomi Kalimantan saat ini secara umum masih didominasi oleh sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit sebagai tulang punggung utama pendapatan daerah.
Ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif tersebut perlu segera diimbangi dengan strategi diversifikasi ke sektor lain agar pertumbuhan ekonomi wilayah tetap terjaga secara berkelanjutan di masa depan.
“Secara spasial, Pulau Kalimantan tercatat menyumbang 9,23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setelah Pulau Jawa dan Sumatera,” ungkap Amirullah.
Kehadiran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi motor penggerak utama yang mengubah wajah ekonomi regional melalui penyediaan infrastruktur konektivitas yang lebih merata.
Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan kini diarahkan untuk melakukan identifikasi mendalam terhadap sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan industri pengolahan yang memiliki nilai tambah tinggi bagi masyarakat.
Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026, Provinsi Kalimantan Timur diprediksi mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai tujuh persen seiring dengan percepatan pembangunan kawasan inti pemerintahan.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan mencapai angka 6,03 persen dan Kalimantan Selatan berada di kisaran 5,6 persen hingga 6,40 persen pada periode yang sama.
Akademisi UGM tersebut menekankan pentingnya peran Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk memberikan dukungan pembiayaan yang lebih optimal bagi sektor-sektor ekonomi baru yang sedang tumbuh di luar sektor tambang.
“Upaya mitigasi risiko yang ketat dan terukur tetap diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan penyaluran kredit guna menjaga stabilitas sistem keuangan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global,” papar Amirullah.
Amirullah mengajak seluruh pelaku bisnis dan pemerintah untuk tetap optimistis memandang prospek ekonomi tahun 2026 sebagai momentum kebangkitan ekonomi regional yang lebih inklusif. (Ant)
