JAKARTA, borneoreview.co – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan secara cepat, terpadu, dan terukur.
Konkretnya, penanganan karhula ini melalui reaktivasi desk koordinasi lintas sektoral di Palembang, Sumatra Selatan.
“Reaktivasi desk koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga teknis, dunia usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu komando,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, seperti disiarkan Antara, Rabu (6/5/2026).
Dudung yang saat meresmikan reaktivasi tersebut bersama Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan kesiapsiagaan nasional guna menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau 2026.
Fokus utama koordinasi ini adalah menyelaraskan gerak seluruh pemangku kepentingan agar tidak bekerja secara parsial.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat hadir secara langsung untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemadaman dan regulasi lingkungan.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru selaku tuan rumah juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pengamanan wilayah dari ancaman api.
Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meminimalkan titik api (hotspot) di wilayah rawan.
Melalui desk koordinasi ini, KSP akan terus memantau pelaksanaan kesiapsiagaan karhutla di lapangan sebagai bagian dari dukungan kepada Presiden dalam pengendalian program prioritas.
Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan strategis terlaksana dengan baik hingga tingkat tapak.
Setiap kendala yang ditemukan di lapangan nantinya akan dikoordinasikan kembali dengan kementerian dan lembaga terkait. Upaya ini dilakukan agar respons pemerintah tetap cepat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak asap.
Langkah preventif ini bertujuan untuk menekan risiko kerugian sosial, ekonomi, serta lingkungan yang biasanya muncul akibat kebakaran hutan.
Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekologi sekaligus mengamankan aktivitas ekonomi warga di sekitar kawasan hutan.***
