MELAWI, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, memberikan klarifikasi terkait insiden munculnya tayangan tidak pantas pada videotron milik pemerintah daerah yang sempat viral di media sosial. Pemkab Melawi memastikan tayangan tersebut bukan bagian dari materi publikasi resmi yang dibuat maupun disetujui pemerintah.
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 13.04 WIB. Tayangan yang muncul di videotron terekam oleh pengguna jalan dan kemudian menyebar luas melalui berbagai platform media sosial.
Menanggapi kejadian itu, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Joko Wahyono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas munculnya tayangan yang tidak sesuai dengan norma kepatutan di ruang publik.
Pemkab Melawi menegaskan bahwa konten tersebut bukan merupakan materi komunikasi publik yang direncanakan, diproduksi, ataupun mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. Berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan adanya indikasi aktivitas mencurigakan berupa akses tidak sah terhadap akun pengelolaan videotron berbasis platform cloud.
Kepala Bidang e-Government dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi, Sasra Irawan, menyebut pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti serta pihak yang bertanggung jawab atas masuknya konten tersebut ke dalam sistem.
Setelah mengetahui kejadian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi langsung melakukan sejumlah langkah penanganan, mulai dari menghentikan tayangan, mengamankan akses pengelolaan videotron, melakukan pemeriksaan sistem, hingga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk proses investigasi.
Pemkab Melawi juga mengimbau masyarakat agar tidak memperluas penyebaran rekaman tayangan tersebut serta menunggu informasi resmi terkait perkembangan hasil pemeriksaan. Pemerintah daerah menyatakan akan memperkuat sistem keamanan digital agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Insiden ini menjadi perhatian publik karena fasilitas videotron pemerintah yang seharusnya digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat justru dimanfaatkan untuk menampilkan konten yang tidak semestinya. Kejadian tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya penguatan keamanan siber dalam pengelolaan layanan digital pemerintah.***
