MELAWI, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi resmi menempuh langkah hukum terkait munculnya tayangan pornografi pada videotron milik pemerintah daerah yang sempat menghebohkan masyarakat.
Melalui kuasa hukumnya, Pemkab Melawi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Melawi untuk mengungkap penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian itu.
Kuasa Hukum Pemkab Melawi, Khairul Atma, mengatakan laporan polisi telah disampaikan secara resmi pada Jumat (31/7/2026).
Laporan tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani insiden yang dinilai telah berdampak terhadap citra Pemkab Melawi.
“Hari ini kami selaku pengacara Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah membuat laporan polisi secara resmi di Polres Melawi terkait beredarnya video pornografi yang sempat tayang pada videotron milik Pemerintah Kabupaten Melawi,” ujar Khairul Atma usai membuat laporan.
Menurut Khairul, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti munculnya tayangan tersebut. Ia menyebut terdapat sejumlah kemungkinan yang perlu didalami, mulai dari dugaan kelalaian dalam pengelolaan sistem hingga kemungkinan adanya akses ilegal terhadap perangkat videotron.
“Kami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti perkara yang kami laporkan ini. Kejadian ini sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Melawi. Kami belum mengetahui apakah peristiwa ini terjadi karena human error dalam pengelolaan videotron atau memang benar sistemnya diretas,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang.
“Semua itu kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.
Khairul menyampaikan, peristiwa tersebut telah menjadi perhatian publik secara luas setelah rekaman tayangan beredar melalui berbagai platform media sosial. Tidak hanya menjadi perbincangan di tingkat daerah, insiden tersebut juga mendapat perhatian masyarakat di luar Kabupaten Melawi.
“Peristiwa ini sudah menjadi konsumsi publik, bukan hanya di Kabupaten Melawi tetapi juga secara nasional. Tentu kondisi ini berdampak terhadap citra Pemerintah Kabupaten Melawi sehingga perlu ada kepastian hukum mengenai penyebab sebenarnya,” ungkapnya.
Sebagai kuasa hukum yang ditunjuk Pemkab Melawi, Khairul memastikan pihaknya akan mengawal proses hukum hingga kasus tersebut mendapatkan kejelasan.
“Kami ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk membuat laporan ini. Harapan kami, melalui proses hukum yang sedang berjalan, masyarakat dapat segera memperoleh jawaban atas permasalahan ini dan perkara ini dapat segera menemukan titik terang,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan penyelidikan serta melakukan langkah lanjutan apabila diperlukan.
“Kami sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Melawi akan terus memantau, mengawal, dan melakukan tindak lanjut terhadap perkembangan penanganan perkara ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkab Melawi telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Pemerintah daerah juga melakukan pengamanan terhadap sistem videotron serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Kini, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Polres Melawi untuk mengungkap fakta di balik munculnya tayangan tidak pantas pada fasilitas publik milik pemerintah daerah tersebut.***
