PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membuka ruang evaluasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan, namun menegaskan pencabutannya harus melalui mekanisme hukum.
“Perda ini sebenarnya bertujuan memberikan payung hukum bagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan produk kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif daerah untuk melindungi kearifan lokal,” kata Ria Norsan di Pontianak, Jumat (28/8/2026).
Norsan mengatakan Perda Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan peladang tradisional dalam menjalankan praktik perladangan yang menjadi bagian dari kearifan lokal.
Menurut Norsan, apabila terdapat ketentuan dalam perda yang perlu diperbaiki, pemerintah daerah dapat melakukan kajian bersama dengan memperhatikan aspek hukum, lingkungan, serta kepentingan masyarakat.
“Kalau memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi, tentu akan kita kaji bersama. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena ada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi,” katanya.
Ia menegaskan perlindungan terhadap kearifan lokal tidak boleh dipisahkan dari upaya menjaga lingkungan dan mencegah karhutla.
Pemprov Kalbar terus melakukan evaluasi serta memperkuat langkah mitigasi bersama instansi terkait.
Norsan juga menyatakan keterbukaan pemerintah daerah untuk berdialog dengan masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan guna mencari solusi terkait tata cara pembukaan lahan perladangan tradisional.
“Kita tetap berkomitmen berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal, tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan pencegahan bencana kabut asap,” katanya.(Ant)
