PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmen mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan menganggarkan Rp1,09 miliar untuk menanggung sebagian besar komponen biaya lokal bagi jamaah haji berasal dari daerah tersebut.
“Pemerintah provinsi melalui APBD telah menanggung sebagian besar biaya lokal jamaah haji sebagai bentuk dukungan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Rabu (22/4/2026).
Dia menyampaikan biaya lokal merupakan komponen di luar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi transportasi darat, akomodasi, konsumsi, serta sebagian kebutuhan operasional jamaah dari daerah asal menuju embarkasi dan sebaliknya.
Ia menjelaskan total APBD Provinsi Kalimantan Barat untuk penyelenggaraan haji tahun ini mencapai Rp1,09 miliar. Anggaran tersebut untuk transportasi darat jamaah di Pontianak dan Batam pergi pulang, akomodasi di Asrama Haji Batam, serta konsumsi jamaah selama di Pontianak dan Batam.
Untuk biaya transportasi udara rute Pontianak–Batam pergi pulang Rp7.185.000 per orang, masih menjadi tanggungan masing-masing anggota jamaah. Penetapan biaya ini dilakukan melalui mekanisme pengadaan terbuka dengan melibatkan maskapai penerbangan.
Dalam proses tersebut, maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa setelah mengajukan penawaran terendah dibandingkan Sriwijaya Air.
Norsan menegaskan kebijakan pembiayaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur bahwa biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dapat dibebankan pada APBD, sedangkan apabila tidak mencukupi dapat dibebankan kepada calon haji.
Menurut dia, kondisi fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan porsi pembiayaan tersebut.
Selain itu, kenaikan harga avtur hingga sekitar 70 persen serta jumlah anggota jamaah yang lebih sedikit, yakni 1.861 orang, turut memengaruhi besaran biaya transportasi udara per orang.
Meski masih terdapat komponen biaya yang ditanggung anggota jamaah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan terus memberikan dukungan optimal sesuai kemampuan keuangan daerah, termasuk mendorong partisipasi pemerintah kabupaten/kota yang telah memberikan bantuan tambahan kepada jamaah di wilayah masing-masing.
“Pemprov Kalbar berharap dukungan pembiayaan tersebut dapat meringankan beban jamaah serta memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, aman, dan nyaman,” katanya.(Ant)
