PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperluas jangkauan Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) hingga ke sekolah swasta pada tahun kedua kepemimpinan Gubernur Ria Norsan.
“Kebijakan ini dilakukan oleh Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh siswa tanpa terkecuali,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri di Pontianak, Kamis (23/4/2026).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, pada 2025 lebih dari 113 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB telah menerima manfaat program tersebut. Penerima terdiri dari sekitar 106 ribu siswa sekolah negeri, 7.372 siswa SMA swasta, serta 586 siswa SLB swasta.
Perluasan penerima PBP menjadi salah satu pembeda kebijakan pendidikan di era Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan. Jika sebelumnya bantuan difokuskan pada sekolah negeri, kini program tersebut menjangkau sekolah swasta secara lebih inklusif.
Syarif Faisal mengatakan perluasan cakupan penerima menjadi terobosan penting di tengah program yang secara umum telah berjalan sesuai rencana anggaran.
“Secara program tidak banyak berubah karena saat Gubernur mulai menjabat, APBD dan kegiatan sudah berjalan. Namun yang membedakan adalah jangkauan program yang diperluas hingga ke sekolah swasta,” tuturnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan, tidak hanya dalam menekan angka putus sekolah, tetapi juga membantu keberlangsungan operasional sekolah.
Menurutnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kerap belum mencukupi, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Melalui PBP, sekolah dapat memenuhi berbagai kebutuhan penting, seperti akses internet untuk asesmen, transportasi kegiatan siswa, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
“Dampaknya besar, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga untuk operasional sekolah,” katanya.
Pemprov Kalbar menilai perluasan program ini sebagai bagian dari komitmen menjadikan sektor pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Selain itu, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menyiapkan generasi unggul dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” kata dia.(Ant)
