PALEMBANG, borneoreview.co – Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatra Selatan, Alex Sugiarto protes. Produksi minyak mentah sawit di wilayahnya jauh dari standar minimum produksi.
Katanya, rata-rata hasil produksi CPO di Sumsel tidak sampai 3 ton per hektare per tahun. Idealnya setiap hektare kebun bisa menghasilkan 5 sampai 6 ton minyak sawit mentah setiap tahun.
“Total areal sawit Sumsel sekitar 1,2 juta hektare. Tapi produksi hanya 3,4 juta ton CPO per tahun. Artinya produktivitasnya sangat rendah. Tidak sampai 3 ton per hektare. Karena itu PSR sangat dibutuhkan,” kata Alex, Februari lalu.
Menurut Alex, industri sawit di Sumatra Selatan ditopang sekitar 200 perusahaan dengan 711.000 hektare kebun inti. Luas kebun sawit milik petani swadaya mencapai 500.000 hektare atau 43 persen dari total areal.
“Secara luasan meningkat, tapi produksinya relatif stagnan. Artinya masalah kita ada di produktivitas. Peremajaan sawit rakyat ini upaya jangka panjang untuk memperbaiki itu,” ujar Alex yakin.
Tahukah Alex, sejak tahun 2017 dari 75.504 hektare kebun sawit yang mendapat persetujaun PSR, masih ada 7.422 hektare lahan yang belum bisa ditanami.
Lebih gila lagi, dari 70.251 kebun yang sudah dibabat habis (chipping), penanaman bibit baru terealisasi pada 68.082 hektare lahan.
Artinya ada 2.169 hektre kebun sawit yang sudah telanjur ditebang, tapi belum ditanamai kembali. Pernah terpikir bagaimana petani memenuhi kebutuhan hidup dari kebun yang sudah rata dengan tanah?
Lembaga Pekebun
Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Sumatra Selatan, Havizman bilang, kelembagaan pekebun menjadi salah satu hambatan utama realisasi PSR.
Sejumlah petani sawit swadaya belum tergabung dalam kelompok berbadan hukum. Padahal, legalitas kelembagaan menjadi persyaratan untuk mengakses bantuan peremajaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“Jadi kenapa belum penuh, tentu sedang dalam proses pengerjaan. Yang belum dikerjakan itu kelembagaan pekebun yang baru memperoleh rekomendasi teknis (rekomtek),” kata Havizman 11 November kemarin.
Menurut Havizman, kelompok pekebun yang baru mendapat rekomendasi teknis, masih harus mempersiapkan tahapan pelaksanaan.
Persiapan tersebut meliputi pekerjaan tumbang chipping dan kontrak pengadaan benih.
Pengadaan benih harus mengikuti rencana anggaran biaya yang sebelumnya diajukan kelompok pekebun.
Selain tahapan teknis, legalitas organisasi petani masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Sebagian pekebun sawit swadaya masih mengelola kebun secara perorangan. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mengakses program PSR.
Sebab, petani bisa mengakses subsidi PSR yang dikelola BPDP, hanya jika bergabung dengan kelembagaan yang sah secara hukum.
Saat ini terdapat 210 kelembagaan pekebun yang telah terdata dalam sistem dan bisa mengakses program PSR.
Dinas Perkebunan Sumsel terus mendorong petani swadaya membentuk kelompok atau bergabung dengan kelembagaan yang telah memenuhi persyaratan.
“Pekebun yang masih terpisah-pisah ini kita imbau untuk bersatu membentuk kelembagaan. Sehingga bantuan dari BPDP bisa difasilitasi. BPDP mensyaratkan kelembagaan pekebun yang memiliki legalitas.”
Enggan Peremajaan
Persoalan lainnya datang dari keputusan ekonomi petani. Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sedang naik membuat sebagian petani enggan meremajakan kebun.
Terutama petani yang masih memiliki tanaman berusia lebih dari 25 tahun. Meski sudah tua, tanaman tersebut masih menghasilkan buah dan menjadi sumber penghidupan keluarga.
Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat peremajaan sawit rakyat. Dinas Perkebunan juga meminta pemerintah kabupaten mengidentifikasi kebun dengan produktivitas rendah.
Kebun yang sudah tidak produktif dapat diusulkan mengikuti program peremajaan sawit rakyat.
“Tim di tingkat kabupaten juga melakukan kunjungan ke UPTD dan kelembagaan pekebun untuk terus mendorong partisipasi petani. Termasuk pekebun yang selama ini mengelola kebunnya secara perorangan,” ujar Havizman.
Provinsi Sumatra Selatan menargetkan peremajaan sawit rakyat 2026 terealisasi seluas 3.600 hektare.
Hingga 11 November 2026, usulan yang telah diproses untuk mendapatkan rekomendasi mencapai 1.910 hektare.
Dinas Perkebunan Sumsel mendorong kelompok pekebun melengkapi dokumen persyaratan. Dengan begitu, usulan tambahan dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Masih ada waktu. Mudah-mudahan kelompok pekebun lainnya segera melengkapi dokumen untuk kita usulkan sehingga bisa tercapai target tahun 2026 ini.”
Produktivitas Pasca Peremajaan
Baiknya kita sepakat dulu. Bahwa jumlah target yang ditentukan sebelum program berjalan, tentu sudah melalui kajian dan perencanaan yang matang.
Jadi bagaimana cara menghitungnya, jika dari target 3.600 hektare PSR, yang tercapai baru 1.910 hektare?
Meleset 1.690 hektare kebun peremajaan dari target, agak janggal jika disebut sebagai kendala lapangan. Mungkinkah jumlah target dikejar dalam waktu yang mepet?
Tapi selalu ada cara untuk menghibur diri. Dinas Perkebunan Sumatra Selatan menyebut produktivitas tanaman hasil peremajaan 4-5 tahun lalu, semakin mendekati bobot standar berdasarkan umur tanaman.
Pada 2025, kebun sawit berumur 4 tahun menghasilkan rata-rata 11,05 ton tandan buah segar per hektare per tahun. Setara 92 persen dari standar produktivitas kebun: 12 ton TBS per hektare per tahun.
Tanaman sawit berumur 5 tahun menghasilkan rata-rata 15,35 ton tandan buah segar per hektare per tahun. Produktivitas hampir menyamai standar 15,4 ton TBS per hektare per tahun.
Capaian ini menunjukkan peremajaan sawit rakyat berpotensi meningkatkan produktivitas kebun petani. Tapi percepatan PSR membutuhkan kesiapan kelembagaan, kelengkapan administrasi, serta partisipasi pekebun.
Dengan luas persetujuan mencapai 75.504 hektare sejak 2017, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh tahapan peremajaan berjalan, hingga tanaman baru bisa dipanen secara optimal.
Ada baiknya organisasi-organisasi yang menaungi sektor sawit, tidak hanya melulu membaca data produktifitas. Apalagi data yang disodorkan hanya data di atas kertas.
Lebih bijak mereka turun ke kebun. Memeriksa langsung kendalanya di lapangan. Sukur-sukur ikut mencari solusi mengatasi rumit dan panjangnya birokrasi yang dihadapi petani untuk menjangkau program peremajaan sawit.***
