PONTIANAK, borneoreview.co – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah merumuskan Peta Jalan Pengendalian Inflasi untuk lima tahun ke depan (2024-2029). Peta jalan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan dan sinkronisasi dalam upaya pengendalian inflasi di daerah tersebut.
Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, mengungkapkan bahwa fokus utama peta jalan ini adalah kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah, terutama melalui pencegahan lonjakan harga pada komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi. “Penyusunan peta jalan ini sangat penting sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan instansi terkait dalam mengendalikan inflasi di Pontianak,” ujar Ani Sofian, Kamis (22/8/2024).
Selain itu, Ani Sofian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tim dalam menyusun peta jalan ini. Mengingat tantangan global dan domestik, diperlukan strategi kebijakan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Ia juga mengingatkan agar perangkat daerah anggota TPID memperkuat program dan kegiatan untuk menghadapi lonjakan inflasi. Pembiayaan implementasi strategi kebijakan 4K juga harus menjadi perhatian utama sebagai bentuk komitmen memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Angka inflasi Kota Pontianak pada bulan Juli tercatat sebesar 0,60 persen, yang merupakan capaian terendah di Kalimantan Barat. Ani Sofian mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalbar, BPS Kota Pontianak, Perum Bulog Kalbar, Kejaksaan Negeri Pontianak, dan akademisi Universitas Tanjungpura, dalam pencapaian ini.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan pendampingan di lapangan, sebagai perwujudan komunikasi efektif bersama TPID Kota Pontianak,” tutup Ani Sofian. (Ant)
