NUSA DUA, borneoreview.co – Kementerian ESDM belum memastikan rencana mandatori biodiesel B50 tahun 2027. Perlu menjamin ketersediaan bahan baku dan sumber pembiayaan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan, pemerintah pekan depan akan menggelar rapat khusus membahas mandatori biodiesel tahun 2027.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, sekaligus mengukur proyeksi kebijakan energi hijau tahun depan.
Menurut Eniya, pemerintah perlu menjamin ketersediaan pasokan bahan baku dan kemampuan pendanaan insentif.
Kedua hal tersebut menjawab dampak madatori biodisel terhadap industri kelapa sawit dan kebutuhan petani.
Ambisi memperkuat ketahanan energi melalui biodiesel, seharusnya tidak menimbulkan persoalan baru bagi industri sawit.
Terutama terkait ketersediaan minyak sawit mentah untuk ekspor dan industri pangan di dalam negeri (minyak goreng dan produk olahan lainnya).
Penerapan B50 tidak bisa hanya mempertimbangkan target pencampuran biodiesel.
Pemerintah harus memastikan kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta kemampuan pembiayaan program.
“Pelaksanaan tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta aspek mitigasi finansial,” kata Eniya.
Pasokan Ekspor
Kementerian ESDM memahami kekhawatiran pelaku industri, soal potensi berkurangnya pasokan bahan baku ekspor akibat meningkatnya kebutuhan domestik.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, pasokan bahan baku minyak mentah sawit saat ini masih mencukupi kebutuhan program mandatori biodiesel hingga tahun depan.
Sehingga kegiatan ekspor diharapkan tetap berjalan normal. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan mandatori biodiesel mencapai 16,7 juta ton per tahun.
Meski demikian, pemerintah belum ingin terburu-buru menetapkan besaran mandatori biodiesel tahun depan.
Berbagai risiko masih perlu diperhitungkan agar kebijakan tidak mengganggu keseimbangan kepentingan industri sawit.
Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik mencapai 13,84 juta kiloliter. Jumlah itu sekitar 83 persen dari total alokasi biodiesel 16,75 juta kiloliter.
Capaian tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan biodiesel dalam mendukung kebijakan energi nasional.
Skema Pembiayaan
Eniya menjelaskan bahwa insentif biodiesel saat ini secara khusus diberikan untuk sektor pelayanan publik milik pemerintah (public service obligation). Padahal, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO juga terus meningkat.
Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kebijakan biodiesel tahun 2027.
Peningkatan yang diwajibkan bukan hanya mencakup ketersediaan bahan baku. Tetapi juga memasukkan skema pembiayaan agar program tidak membebani keuangan negara.
Dari sisi ekonomi, penerapan biodiesel B50 membutuhkan instrumen mitigasi yang kuat.
Target pengurangan impor BBM jenis solar perlu diimbangi perhitungan dampak terhadap ekspor CPO dan pendanaan insentif biodiesel.
Biodiesel Vs Impor Solar
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan hasil simulasi kuantitatif periode 2027–2030.
Simulasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan B50 dengan skema mandatori tetap (fixed mandate), berpotensi menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.
Namun, manfaat tersebut memiliki konsekuensi ekonomi. Berkurangnya volume ekspor CPO karena semakin banyak bahan baku dialihkan untuk kebutuhan domestik dan meningkatnya beban selisih harga biodiesel.
“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada tahun 2030. Dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan,” kata Achmad.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Achmad mengusulkan kebijakan biodiesel yang lebih adaptif. Tidak dipatok kaku 50:50 antara minyak dan solar dari minyak bumi.
Bauran Fleksibel
Pemerintah perlu menyiapkan batas pengamanan fiskal dan pasokan, sehingga tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti perubahan harga pasar dan kemampuan pendanaan.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan biodiesel diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, tanpa mengorbankan daya saing ekspor sawit dan stabilitas industri dalam negeri.
Evaluasi rencana pelaksanaan mandatori biodiesel B50 tahun 2027 menjadi momentum penting untuk mencari keseimbangan antara ketahanan energi dan kelangsungan industri sawit.
Keberhasilan program biodiesel tidak cukup diukur dari besarnya solar yang berhasil digantikannya.
Tetapi juga berhitung kemampuan menjaga pasokan bahan baku, program kesehatan keuangan, dan kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional.***
