PONTIANAK, borneoreview.co – Asap perlahan menipis di langit Kalimantan Barat. Namun, bagi warga pemilik rumah terbakar, pulih bukan sekadar menunggu api padam, melainkan mencari kembali tempat aman untuk menata hidup.
Di tengah situasi itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membawa satu usulan ke meja pemerintah pusat, terkait rumah warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dapat dibangun kembali melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Usulan itu muncul dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Jumat (18/9/2026).
Dari ruang rapat secara daring di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, persoalan rumah bertemu dengan persoalan bencana.
Satu sisi berbicara tentang target pembangunan, sisi lain berbicara tentang warga kehilangan tempat tinggal.
Maruarar memaparkan perkembangan program perumahan di Kalimantan Barat. Berdasarkan data pemerintah pusat, jumlah program rumah meningkat dari 3.096 unit pada tahun sebelumnya menjadi 17.950 unit pada 2026.
Kenaikan itu disebut mencapai 480 persen. Sebanyak 8.825 unit telah menyelesaikan proses pencairan dana, sementara 1.408 unit secara nasional telah mencapai progres fisik 100 persen.
Angka besar tersebut terdengar rapi di layar rapat. Di lapangan, pembangunan rumah berhadapan dengan sungai, cuaca, jarak, serta jalur distribusi material.
Rapat Koordinasi bersama dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Jumat (18/9/2026).(Ist)
Jalur Material Tersendat
Karhutla membuat persoalan logistik menjadi lebih rumit. Jalur sungai, sebelumnya menjadi pilihan pengiriman material, mengalami gangguan sehingga sebagian distribusi harus dialihkan melalui jalan darat.
Perubahan jalur berarti tambahan waktu dan biaya. Semen, kayu, besi, serta material lain tidak lagi sekadar benda dalam daftar pengadaan, tetapi menjadi bagian dari perjuangan panjang menuju rumah layak.
Maruarar Sirait mengakui, kondisi darurat di Kalimantan Barat turut memengaruhi pekerjaan lapangan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran balai serta pemerintah daerah, atas upaya menjaga pembangunan tetap bergerak.
“Saya berikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat balai maupun pemerintah daerah, yang terus berupaya bahu-membahu melayani masyarakat di tengah keterbatasan,” ucap Maruarar Sirait.
Di titik ini, program perumahan tidak cukup dibaca melalui jumlah unit. Ada persoalan akses, distribusi, kondisi geografis, serta kemampuan masyarakat kembali berdiri setelah bencana.
Usulan BSPS Mengemuka
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan Kalimantan Barat menghadapi karhutla selama lebih dari dua bulan.
Ia menyebut titik api mulai berkurang, seiring kerja sama berbagai pihak serta membaiknya kondisi cuaca.
“Dan Alhamdulillah, kendati demikian, berkat kerja sama berbagai pihak, titik api di Kalimantan Barat mulai berangsur berkurang, dan kondisi cuaca berangsur membaik,” ucap Ria Norsan.
Namun, padamnya api tidak otomatis mengembalikan rumah. Dinding dapat hangus dalam hitungan jam, sementara proses membangun kembali membutuhkan waktu, bahan, tenaga, serta dukungan kebijakan.
Karena itu, Ria Norsan mengusulkan rumah warga terdampak karhutla masuk dalam skema BSPS, tentu sesuai ketentuan serta mekanisme program.
“Jika memungkinkan, saya berharap rumah-rumah warga yang terdampak dan terbakar akibat karhutla dapat dibantu melalui program BSPS, sehingga masyarakat dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” kata Ria Norsan.
Usulan tersebut menempatkan rumah sebagai bagian penting dari pemulihan. Bagi keluarga terdampak, hunian bukan hanya bangunan, melainkan ruang untuk kembali menyimpan pakaian, memasak, tidur, dan memulai kehidupan setelah bencana.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, turut menyampaikan kebijakan kemudahan berupa penggratisan biaya balik nama, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pengembang dan masyarakat sesuai aturan.
Langkah itu diarahkan untuk memperlancar realisasi program perumahan, sekaligus mengurangi beban masyarakat dalam proses pemulihan.
Rapat tersebut menyisakan satu pertanyaan penting, seberapa cepat kebijakan dapat berubah menjadi atap bagi keluarga terdampak?
Jawabannya bukan hanya berada di ruang rapat. Ia akan terlihat saat material kembali bergerak, fondasi mulai ditanam, dinding berdiri, dan sebuah keluarga akhirnya dapat membuka pintu rumah baru.
Pantau perkembangan program BSPS Kalimantan Barat, penanganan Karhutla, serta kebijakan pemulihan rumah warga melalui informasi resmi pemerintah dan laporan lapangan terbaru.***
