PONTIANAK, borneoreview.co – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten dan kota, berani menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal.
Caranya, melalui berbagai macam cara. Misalnya, menggunakan strategi, inovasi, dan optimalisasi penagihan pajak.
Harisson menyampaikan hal itu, saat memberikan materi bertema Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah kepada peserta dari Bapenda kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Kegiatan berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Pontianak, Senin (20/7/2026).
Menurut Harisson, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari tercapainya target penerimaan yang rendah, tetapi dari keberanian menetapkan target yang lebih tinggi dan mampu merealisasikannya.
“Kalau target kita terlalu rendah, kemudian realisasinya sedikit di atas target, tentu terlihat bagus di atas kertas. Tetapi, yang kita inginkan bukan itu. Kita ingin target yang tinggi sehingga seluruh jajaran benar-benar bekerja keras untuk mencapainya,” katanya.
Ia menegaskan peningkatan PAD menjadi kebutuhan penting karena kemampuan fiskal daerah akan menentukan besarnya pembangunan dan kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan kepada masyarakat.
“APBD pada dasarnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu, daerah harus memiliki kemampuan fiskal yang kuat agar ruang pembangunan semakin besar,” ujarnya.
Harisson menjelaskan pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan berupa tingginya belanja pegawai yang memengaruhi ruang fiskal.
Tidak Tergantung ke Pusat
Karena itu, daerah tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, tetapi harus memperkuat sumber pendapatan melalui optimalisasi PAD.
Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah, mengubah pola pikir birokrasi menjadi lebih inovatif dan produktif dengan menerapkan konsep reinventing government.
Yakni, pemerintahan yang bekerja lebih efektif, efisien, dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Menurut dia, peningkatan pendapatan daerah bukan berarti menambah beban masyarakat melalui pungutan baru, melainkan mengoptimalkan potensi pajak yang selama ini belum tergarap.
Juga memperbaiki sistem pemungutan, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya.
Harisson menyebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi sumber penerimaan terbesar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Yang potensinya dapat terus ditingkatkan, melalui pengawasan yang lebih baik dan upaya menekan kebocoran penerimaan.
Ia menambahkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak bersubsidi juga perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi agar penyalurannya tepat sasaran.
Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM nonsubsidi akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.
Harisson meminta seluruh kepala Bapenda kabupaten dan kota menjadi motor penggerak peningkatan PAD dengan menghadirkan berbagai inovasi, analisis, dan strategi yang mampu mengoptimalkan potensi pajak di masing-masing daerah.
Sekda Kalbar menegaskan, Bapenda bukan hanya bertugas memungut pajak, tetapi menjadi mitra strategis kepala daerah dalam memperkuat kemampuan fiskal.
“Kalau PAD meningkat, pembangunan semakin luas, pelayanan publik semakin baik, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” katanya.(ril)
