PONTIANAK, borneoreview.co – Api kecil bisa jadi berkah, api besar bisa jadi bencana. Perda Kalimantan Barat hadir menjaga keseimbangan tradisi dan keselamatan.
Senin (24/8/2026) sore, udara di Kota Pontianak terasa berat. Di ruang konferensi pers, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menatap jurnalis dengan sorot mata tegas.
“Perda Nomor 1 Tahun 2022 hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan petani kecil,” ucapnya.
Kalimat itu meluncur seperti mantra, menegaskan bahwa tradisi membuka ladang dengan api tidak lagi sekadar ritual, melainkan harus tunduk pada aturan.
Ria Norsan menjelaskan, rata-rata ladang masyarakat hanya setengah hektar. Namun, aturan memberi kelonggaran hingga dua hektar per kepala keluarga.
“Ingat, aturan melarang pembakaran di lahan gambut, mewajibkan sekat parit, serta melarang meninggalkan api sebelum padam sepenuhnya,” ucapnya.
Di balik kalimat formal itu, ada wajah-wajah petani yang menggantungkan hidup pada tanah. Mereka tahu, api bukan sekadar alat, melainkan sahabat yang harus dijinakkan.
Api Aman Terkendali
Pasal 5 menegaskan syarat ketat. Sekat bakar wajib dibuat, peralatan pemadam harus tersedia, dan pembakaran dilakukan bergiliran dengan pengawasan desa.
Api dimulai dari tepi lahan, mengikuti arah angin, dijaga bersama, tidak boleh ditinggalkan sebelum padam total.
Kearifan lokal bukan sekadar tradisi, melainkan disiplin kolektif. Di desa-desa, suara kentongan masih menjadi alarm sederhana, tanda api harus dijaga.
Pasal 6 menutup pintu rapat-rapat lahan gambut tidak boleh disentuh api. Larangan mutlak ini menjadi garis merah.
Pemerintah sadar, sekali gambut terbakar, bara bisa bertahan berbulan-bulan, meracuni udara lintas provinsi.
Pasal 7 menambahkan kewajiban lapor sebelum eksekusi. Kepala desa, perangkat RT, hingga pengurus RW menjadi saksi administratif.
Regulasi ini merujuk pada pedoman KLHK dan Peraturan Gubernur, memperkuat koordinasi lintas batas.
Perda ini bukan sekadar teks hukum. Ia adalah jembatan antara tradisi dan modernitas. Petani kecil diberi ruang untuk tetap berladang dengan cara leluhur, tetapi dibatasi agar tidak berubah menjadi bencana ekologis.
Di sisi lain, korporasi yang melanggar tidak diberi ampun. “Empat perusahaan telah dilaporkan ke Polda Kalbar untuk diproses hukum,” tegas Ria Norsan.
Fakta ini menunjukkan keberpihakan pada masyarakat kecil sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku besar.
Kebijakan ini mencerminkan logika kritis: melindungi ekosistem, menjaga tradisi, dan menegakkan keadilan. Ia menjadi contoh bagaimana regulasi bisa bernyawa, bukan sekadar pasal kering.
Api kecil di sudut lahan dijaga dengan penuh kewaspadaan, sementara tetangga ikut mengawasi.
Potret ini menegaskan pesan Perda pembakaran boleh dilakukan, tetapi harus terkendali, disiplin, dan berlandaskan kearifan lokal demi keselamatan bersama.
Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dengan pembakaran terbatas, maksimal dua hektar per keluarga, larangan mutlak di gambut, wajib lapor, serta penindakan tegas bagi korporasi pelanggar.***
