PONTIANAK,borneoreview.co – Emas bisa berkilau di etalase toko, tetapi jalan menuju logam mulia itu di Kalimantan Barat menyimpan cerita berbeda.
Di balik tanah digali, mesin meraung, dan uang beredar, polisi menemukan 25 perkara Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), 41 tersangka, serta barang bukti bernilai ratusan juta rupiah.
Pengungkapan tersebut menjadi gambaran keras tentang pertambangan ilegal masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Operasi penegakan hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) sejak 19 Oktober 2026 menghasilkan penyitaan emas batangan seberat 435,9 gram dan uang tunai Rp424.299.000.
Angka itu bukan sekadar deretan statistik dalam konferensi pers. Di belakangnya terdapat aktivitas pengerukan tanah, penggunaan mesin pengolahan, peredaran hasil tambang, serta ancaman kerusakan lingkungan.
Di ruang konferensi pers Polda Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi Burhanudin mengeklaim hasil operasi bersama jajaran kepolisian.
Dia menyebut pengungkapan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus melalui Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), bekerja sama dengan sejumlah kepolisian resor.
“Selama kurang lebih dua minggu, sejak 19 Oktober sampai dengan hari ini, kami melaksanakan penegakan hukum secara intensif terhadap kegiatan penambangan tanpa izin, khususnya penambangan mineral berupa emas,” kata Burhanudin sebagaimana ditulis Rabu (11/11/2026).
Ada satu catatan waktu menarik. Rentang 19 Oktober hingga 11 November sebenarnya mencapai sekitar 23 hari kalender, bukan dua minggu.
Perbedaan penyebutan durasi tersebut patut diperjelas agar kronologi operasi tersaji secara akurat kepada publik.
Dari 25 perkara, tujuh kasus ditangani langsung Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat.
Sebanyak 18 perkara lainnya merupakan hasil pengungkapan kepolisian resor di berbagai kabupaten.
Ada Sebaran Perkara
Peta penindakan memperlihatkan persoalan PETI tidak terkunci di satu kabupaten. Aktivitas tersebut tersebar di sepuluh wilayah hukum kepolisian resor.
Polres Mempawah mengungkap dua kasus, Sambas satu kasus, Sanggau dua kasus, Sintang dua kasus, Kapuas Hulu dua kasus, Ketapang dua kasus, Landak tiga kasus, Bengkayang satu kasus, Sekadau dua kasus, dan Melawi satu kasus.
Landak tercatat memiliki jumlah pengungkapan terbanyak, yakni tiga perkara. Sementara itu, Mempawah, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Sekadau masing-masing mencatat dua perkara.
“Dari 25 kasus tersebut, tersangkanya ada sekitar 41 orang,” ucap Burhanudin menjelaskan perkara pelik itu.
Jumlah tersebut memperlihatkan luasnya jangkauan penindakan. Namun, angka pengungkapan belum otomatis menjawab pertanyaan lebih besar, siapa pemodalnya, bagaimana rantai distribusi emas bekerja, dan ke mana hasil tambang ilegal itu mengalir?
Penindakan terhadap pekerja lapangan saja tidak cukup apabila jaringan pembiayaan, penampungan, serta perdagangan hasil tambang belum disentuh secara menyeluruh.
Ada Mesin Beroperasi
Barang bukti memperlihatkan kegiatan PETI tidak melulu mengandalkan dulang dan tenaga manusia.
Polisi mengamanakn satu unit ekskavator, air raksa, dua mesin genset, mesin diesel, mesin blower, mesin dompeng, lima timbangan elektronik, dan tiga telepon genggam.
Di antara benda-benda tersebut, ekskavator menjadi penanda penting. Alat berat memperlihatkan adanya metode pengerukan dengan kapasitas berbeda dibandingkan penambangan tradisional.
Burhanudin juga kembali mengeklaim, bahwa penyidik menemukan dua pola penambangan emas tanpa izin.
Pertama, metode tradisional menggunakan peralatan sederhana dengan mengandalkan tenaga manusia.
Kedua, metode mekanis melalui bantuan mesin hingga alat berat seperti ekskavator.
Dua pola itu menunjukkan persoalan PETI memiliki wajah beragam. Ada aktivitas berskala sederhana, tetapi ada pula penggunaan perangkat mekanis dengan kemampuan mengolah material tambang dalam jumlah lebih besar.
Penyitaan air raksa turut menjadi perhatian. Bahan tersebut dikenal memiliki risiko serius bagi kesehatan dan lingkungan apabila digunakan tanpa pengelolaan serta pengamanan memadai.
Pencemaran sungai, kerusakan tanah, dan gangguan ekosistem merupakan risiko penting dalam praktik pertambangan emas tanpa pengawasan.
Namun, besaran dampak di lokasi perkara perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lingkungan, bukan sekadar disimpulkan dari daftar barang bukti.
Emas dan Cuan
Sebanyak 435,9 gram emas batangan dan uang tunai Rp424.299.000 menjadi dua angka paling mencolok dalam pengungkapan ini.
Keduanya memperlihatkan nilai ekonomi dalam perkara PETI. Namun, nilai sitaan belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan keuntungan dari kegiatan pertambangan ilegal.
Penyidik masih perlu menelusuri asal emas, jalur penjualan, pemilik modal, hingga pihak penerima hasil tambang.
Tanpa pembongkaran rantai bisnis tersebut, penegakan hukum berisiko hanya berhenti pada orang-orang di lokasi penambangan.
Tiga telepon genggam turut diamankan. Perangkat komunikasi tersebut berpotensi membantu penyidik menelusuri hubungan antarpihak, sepanjang ditemukan bukti relevan melalui pemeriksaan forensik digital sesuai prosedur hukum.
Pertanyaan publik kini bukan semata berapa banyak emas berhasil disita. Lebih penting lagi, seberapa jauh aparat mampu mengungkap ekosistem bisnis di belakang kegiatan pertambangan tanpa izin?
Sebab, mesin dapat dihentikan, lokasi dapat ditertibkan, dan pekerja dapat diproses. Namun, apabila sumber modal serta jalur pemasaran tetap beroperasi, aktivitas serupa berpotensi kembali muncul.
Polda Kalimantan Barat mengeklaim, bahwa penindakan PETI merupakan bagian dari upaya menekan pertambangan tanpa izin sekaligus mencegah kerusakan lingkungan dan kerugian negara.
Selain penegakan hukum, kepolisian mengedepankan langkah preventif dan preemtif. Masyarakat diimbau tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Ancaman pidana dalam perkara tersebut mencakup hukuman penjara paling lama lima tahun serta denda sesuai ketentuan masing-masing pasal.
Proses hukum berikutnya perlu memastikan setiap orang dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran dan bukti keterlibatan masing-masing.
Status tersangka bukan putusan bersalah; pembuktian tetap menjadi kewenangan proses peradilan.
Di Kalimantan Barat, emas mungkin terus dicari karena nilainya menjanjikan. Tetapi keuntungan sesaat tidak boleh menjadi tiket bebas untuk mengeruk tanah, mempertaruhkan sungai, dan meninggalkan kerusakan bagi masyarakat.
Penyitaan ratusan gram emas dan ratusan juta rupiah patut dicatat sebagai hasil penindakan itu.
Namun, keberhasilan sesungguhnya baru terlihat ketika tambang ilegal berhenti beroperasi, jaringan pemodal terungkap, perdagangan hasil tambang ditelusuri, dan lingkungan tidak lagi menjadi korban bisnis tanpa izin.
Sebab, negara tidak cukup hanya menghitung emas hasil sitaan. Negara harus memastikan siapa menikmati keuntungannya dan siapa menanggung kerusakannya.***
