PONTIANAK, borneoreview.co – Tirai penutup Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar perlahan diturunkan. Suasana Qubu Resort Kubu Raya terasa berbeda.
Bukan sekadar akhir dari sebuah rapat kerja, tetapi momentum lahirnya kesadaran baru bahwa ekosistem digital Kalimantan Barat menunggu sentuhan yang lebih serius, terukur, dan profesional.
Di panggung sederhana, Upi Asmaradhana, Wakil Ketua Umum AMSI Pusat, berdiri mantap. Ucapannya tak sekadar formalitas penutup, tetapi sebuah penegasan visi besar AMSI membangun tata kelola organisasi modern dan kolaborasi lintas sektor.
“Proses Rakerwil AMSI Kalbar kali ini sangat produktif. Program strategis sudah disusun dan sebagian besar sudah diputuskan saat konferwil sebelumnya. Hari ini, tinggal penjabaran detailnya,” ujar Upi dengan nada optimistis pada Rabu (3/9/2025) sore.
Namun, di balik kalimatnya yang ringan, tersimpan catatan besar AMSI Kalbar masih menghadapi tantangan serius.
Media siber daerah masih harus berjuang keras membangun manajemen bisnis yang kokoh sekaligus memosisikan diri sebagai penjembatan kepentingan publik, pemerintah, dan dunia usaha.
“PR terbesar adalah bagaimana mengelola beragam kepentingan itu agar bisa dimampatkan menjadi satu kesatuan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalbar,” tegasnya.
Tantangan ini bukan sekadar soal bisnis media, tapi soal membentuk wajah ekosistem informasi yang sehat dan berintegritas. Jika AMSI Kalbar gagal memetakannya, ruang digital akan mudah dikuasai konten instan, hoaks, dan klikbait tanpa arah.
Kolaborasi Multi Pihak
Dalam paparannya, Upi menegaskan bahwa masa depan AMSI Kalbar tidak bisa berdiri sendiri. Kekuatan sejati organisasi ini justru ada pada kemampuannya membangun kolaborasi.
“Saya melihat peluangnya besar. Ada banyak agenda ke depan yang akan melibatkan stakeholder lebih luas, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat digital,” ucapnya.
Kalimat itu terasa sederhana, tapi maknanya dalam AMSI Kalbar diminta membuka pintu selebar-lebarnya bagi kolaborasi lintas sektor. Bukan hanya menjalin kerja sama, tetapi menjadi poros pertemuan kepentingan bersama.
Di Kalimantan Barat, potensi kolaborasi ini memang menjanjikan. Pemerintah daerah mulai sadar bahwa transformasi digital bukan pilihan, melainkan keharusan.
Perusahaan-perusahaan lokal dan nasional pun kian terbuka menjalin kemitraan dengan media. Masyarakat, dengan konsumsi berita digital yang terus meningkat, membutuhkan akses informasi akurat dan terpercaya.
AMSI Kalbar ditantang untuk menyulam benang merah antara semua kepentingan itu. Jika berhasil, organisasi ini akan memegang peran sentral sebagai penjaga gerbang informasi dan penggerak ekosistem digital inklusif.
Namun, kolaborasi ini bukan tanpa risiko. Jika salah kelola, media justru bisa kehilangan independensi. Di sinilah AMSI harus cermat merangkul semua pihak, tapi tetap menjaga jarak etis yang sehat.
Tata Kelola Profesional
Ada satu pesan tegas dari Upi yang menjadi inti penutupan Rakerwil kali ini: AMSI Kalbar harus membangun tata kelola organisasi yang profesional.
“Tata kelola organisasi itu rujukannya jelas, ada di AD/ART. AMSI tidak boleh lagi dikelola secara sporadis atau asal jalan. Harus ada garis koordinasi, struktur kepengurusan yang tertata, dan sistem kerja kolektif-kolegial,” katanya.
Kalimat ini seolah mengetuk kesadaran bersama. AMSI bukan organisasi personalistis. Kepemimpinan tidak boleh hanya bertumpu pada satu figur.
Ketua, sekretaris, ketua bidang, dan badan pertimbangan organisasi, semuanya punya peran.
Jika sistem ini dijalankan konsisten, AMSI Kalbar akan memiliki kekuatan kelembagaan yang kokoh. Bukan hanya soal reputasi, tapi juga soal kepercayaan publik.
Dengan tata kelola yang baik, AMSI bisa lebih fokus mengembangkan program kerja strategis, membangun jaringan dengan berbagai stakeholder, hingga memosisikan diri sebagai katalis transformasi digital di Kalimantan Barat.
Upi menutup arahannya dengan harapan yang jelas. “Perbaiki tata kelola, perluas jejaring, dan posisikan AMSI sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem digital di Kalbar.”
Kalimat itu bukan sekadar pesan, melainkan tantangan. Sebab, perjalanan AMSI Kalbar masih panjang. Di tengah arus informasi yang deras, organisasi ini dituntut menjadi penjaga kredibilitas media digital dan sekaligus motor perubahan industri pers daerah.
Refleksi dan Harapan
Penutupan Rakerwil III AMSI Kalbar bukanlah akhir cerita. Justru, inilah titik awal untuk menata langkah lebih besar.
Transformasi digital bukan sekadar jargon. Di baliknya ada realitas baru: perubahan perilaku pembaca, migrasi iklan ke platform daring, dan persaingan sengit media lokal dengan pemain global. Semua ini membutuhkan strategi yang matang.
AMSI Kalbar dituntut untuk adaptif, inovatif, dan terbuka pada sinergi. Keberhasilan organisasi ini akan menjadi tolok ukur kemampuan media daerah menghadapi era disrupsi informasi.
Jika AMSI mampu menjalankan tata kelola profesional, menjalin kolaborasi lintas pihak, dan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas, maka ekosistem digital Kalimantan Barat akan tumbuh sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Rakerwil telah usai, tapi pekerjaan rumah baru saja dimulai.***
