21,8 Kg Emas Diduga Hasil Tambang Ilegal Diselundupkan ke Luar Negeri, Bea Cukai Jangan Hanya Tangkap Pelaku

Penyelundupan emas

BANJARMASIN, borneoreview.co – Penyelundupan 21,8 kilogram emas melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ke luar negeri kembali membuka persoalan serius terkait pengawasan kekayaan alam Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menduga emas batangan yang hendak diselundupkan tersebut berasal dari aktivitas pertambangan ilegal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, mengatakan dugaan itu muncul setelah petugas melihat kondisi fisik emas yang belum melalui proses pengolahan secara sempurna.

“Jika dilihat dari bentuk emas batangan yang belum diproses secara sempurna patut diduga hasil tambang ilegal,” kata Djaka di Banjarmasin, Senin (16/11/2026).

Temuan ini semestinya tidak berhenti pada pengungkapan upaya penyelundupan dan penindakan terhadap pihak yang membawa emas tersebut. Sebab, jika benar berasal dari pertambangan ilegal, persoalan sesungguhnya jauh lebih besar, yakni bagaimana sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara justru diduga mengalir ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.

Apalagi, emas bukan komoditas biasa. Di balik setiap kilogram emas terdapat nilai ekonomi yang besar, potensi penerimaan negara, serta persoalan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi merusak kawasan hutan, mencemari sungai, dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Djaka menegaskan, setiap barang yang masuk kategori pengaturan tertentu, termasuk emas, wajib memenuhi ketentuan ketika dibawa ke luar negeri. Upaya membawa barang tanpa dokumen resmi merupakan pelanggaran terhadap aturan kepabeanan.

“Berkaitan tambang emas ilegal ini tentu tidak diizinkan pemerintah dan melanggar aturan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan alam Indonesia diselamatkan dari berbagai aktivitas pertambangan ilegal. Praktik tersebut dinilai tidak hanya menggerus pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan.

Namun, perintah menyelamatkan kekayaan alam tentu tidak cukup hanya menjadi slogan. Pengawasan harus mampu menjangkau seluruh rantai aktivitas pertambangan, mulai dari lokasi penambangan, pengumpulan, pengolahan, distribusi, hingga jalur pengiriman ke luar negeri.

Jika emas ilegal sudah bisa dikumpulkan dalam jumlah mencapai 21,8 kilogram dan dibawa hingga ke bandara internasional, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di hulu patut diajukan. Bagaimana emas sebanyak itu bisa diperoleh, dikumpulkan, dan dipersiapkan untuk dikirim tanpa terdeteksi lebih awal?

Di sisi lain, Bea Cukai mengingatkan bahwa ketentuan ekspor barang bawaan penumpang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 34 Tahun 2025.

Selain itu, sejak 23 Desember 2025, berlaku PMK Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan bea keluar beserta tarifnya.

Masyarakat yang membawa emas ke luar negeri diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai, memenuhi kewajiban bea keluar apabila dipersyaratkan, serta memastikan seluruh ketentuan larangan dan pembatasan telah dipenuhi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebelum membawa emas ke luar negeri, pastikan barang diberitahukan kepada petugas Bea Cukai dan seluruh kewajiban kepabeanan dipenuhi,” tambah Djaka.

Meski demikian, pengungkapan kasus ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Tidak cukup hanya memeriksa orang yang membawa emas, tetapi juga menelusuri siapa pemiliknya, dari mana emas diperoleh, siapa yang mengolah, serta siapa yang mengendalikan pengiriman tersebut.

Jangan sampai negara hanya berhasil menggagalkan emas yang hendak keluar melalui bandara, tetapi gagal menghentikan aktivitas tambang ilegal yang menjadi sumber persoalannya.

Sebab, menyelamatkan kekayaan alam bukan sekadar mencegah emas meninggalkan wilayah Indonesia. Lebih penting lagi, memastikan kekayaan tersebut tidak lebih dahulu dirampas oleh praktik ilegal yang merugikan negara dan menghancurkan lingkungan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *