Harga Pangan Stabil Tinggi, Pemerintah Jangan Terlena

Harga pangan

JAKARTA, borneoreview.co – Penurunan jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tidak serta-merta menjadi kabar baik bagi masyarakat. Sebab, di balik angka yang terlihat membaik, sejumlah komoditas pangan strategis masih bertahan pada level harga tinggi. Kondisi ini menunjukkan persoalan harga pangan belum benar-benar selesai.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 124 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH pada minggu kedua November 2026. Jumlah tersebut memang lebih rendah dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Namun, penurunan angka itu belum cukup untuk dijadikan alasan bagi pemerintah berpuas diri.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, kenaikan IPH di sejumlah daerah masih didominasi komoditas cabai rawit dan cabai merah. Selain itu, daging ayam ras turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga di beberapa wilayah.

“Kalau kita lihat perubahan indeks perkembangan harga menurut kabupaten/kota, saat ini jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH adalah 124. Bertambah satu dibandingkan dengan minggu lalu, tapi kalau dengan minggu sebelumnya ini sudah jauh lebih menurun,” kata Amalia dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin.

Sejumlah provinsi yang masih mengalami kenaikan IPH di antaranya Papua Tengah, Bengkulu, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, Papua Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Sementara itu, kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Paniai, Kubu Raya, Seluma, Sarolangun, Kepulauan Tanimbar, Pasaman, Kutai Kartanegara, Buton, dan Rote Ndao.

Persoalannya, pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada berkurangnya jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga. Sebab, indikator kenaikan harga yang melambat tidak selalu berarti beban belanja masyarakat ikut berkurang.

BPS bahkan mengingatkan adanya fenomena stabil tinggi pada sejumlah komoditas pangan, seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, dan cabai merah.

Artinya, harga memang tidak mengalami lonjakan signifikan, tetapi sudah telanjur bertahan pada level tinggi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tetap harus mengeluarkan uang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Inilah yang kerap luput dari narasi keberhasilan pengendalian inflasi. Pemerintah bisa saja menunjukkan grafik kenaikan harga yang mulai melandai, tetapi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, harga yang bertahan mahal tetap menjadi persoalan nyata.

Beras, misalnya, merupakan kebutuhan pokok yang tidak mudah dikurangi konsumsinya. Ketika harganya bertahan tinggi, masyarakat tidak punya banyak pilihan selain mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk membeli kebutuhan tersebut.

Begitu pula minyak goreng dan cabai yang menjadi bagian penting dari konsumsi rumah tangga. Stabilnya harga pada level tinggi bukan berarti daya beli masyarakat sudah aman.

Data BPS menunjukkan sebanyak 215 kabupaten/kota mengalami penurunan harga cabai rawit. Namun, masih ada 90 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan harga komoditas tersebut.

Sementara itu, pergerakan harga beras di tingkat kabupaten/kota relatif terbatas, baik kenaikan maupun penurunan. Kondisi ini justru mempertegas bahwa persoalan bukan semata-mata pada kecepatan kenaikan harga, melainkan juga pada tingginya harga yang harus dibayar konsumen.

Pemerintah pusat dan daerah perlu mengubah pendekatan pengendalian inflasi. Jangan sampai keberhasilan hanya diukur dari berkurangnya jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH, sementara harga kebutuhan pokok tetap sulit dijangkau.

Pemantauan harga harus diikuti langkah konkret, mulai dari memastikan kelancaran distribusi, memperkuat pasokan, mengawasi rantai perdagangan, hingga memastikan intervensi pasar benar-benar menyentuh masyarakat.

Operasi pasar dan gerakan pangan murah juga tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Program tersebut harus menjawab persoalan harga di daerah yang mengalami tekanan, terutama wilayah dengan akses distribusi terbatas.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan tidak ada permainan distribusi maupun penimbunan yang memperburuk keadaan. Ketika harga pangan bertahan tinggi, pengawasan terhadap rantai pasok harus semakin serius.

Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi bukan sekadar membuat angka statistik terlihat lebih baik. Ukurannya adalah apakah masyarakat bisa membeli beras, minyak goreng, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang wajar.

Sebab, bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Inflasi terasa langsung ketika uang belanja semakin sedikit, sementara kebutuhan rumah tangga tidak pernah berkurang.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *