PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menemui mahasiswa yang tergabung dalam Solmadapar berunjuk rasa di kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/4/2026) sore.
Solmadapar adalah singkatan dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat.
Gubernur Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, memberikan klarifikasi langsung terkait sejumlah isu yang sedang berkembang dan menjadi perhatian mahasiswa.
Mulai dari konflik sosial di Air Upas, hingga capaian pembangunan infrastruktur, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dalam dialog tersebut, Gubernur Ria Norsan secara tegas menjelaskan, peristiwa di Air Upas, Ketapang, merupakan dampak dari masalah persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan aksi adu domba di tengah masyarakat.
”Kita harus hati-hati menanganinya, karena melibatkan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai mudah diadu domba,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Seperti diketahui, sejak 2025, puluhan rumah pondok milik warga dilaporkan hangus terbakar. Ada pembakaran dilakukan orang tak dikenal. Hingga April 2026, setidaknya sudah terjadi sekitar 32 kasus pembakaran di Air Upas.
Tak hanya pembakaran, juga terjadi penembakan dengan senapan angin dilakukan terhadap warga. Pembakaran itu terjadi pada gudang-gudang penyimpanan kelapa sawit.
Kondisi itu, tentu saja membuat situasi tidak kondusif. Warga ketakutan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Gubernur Ria Norsan mengatakan, pembakaran gudang kelapa sawit itu, justru berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di wilayah tersebut.
Saat ini, kasus tersebut telah ditangani oleh pihak Polda Kalbar. “Untuk proses hukum lebih lanjut, dua orang terduga pelaku telah ditahan, dan 1 orang masih buron berinisial J,” kata Ria Norsan.
Gubernur Ria Norsan juga menanggapi keluhan terkait infrastruktur di Kalbar.
Gubernur memaparkan data peningkatan kualitas jalan selama satu tahun dua bulan masa jabatannya. Atau, sejak dilantik Februari 2024 hingga April 2026.
“Jadi, perlu saya sampaikan. Di tahun 2024, persentase Jalan Mantap berada di angka 61 persen, dan untuk April 2026, tersebut naik menjadi 65 persen,” kata Ria Norsan.
Kemudian, target 2029, pemerintah provinsi menargetkan 80 persen Jalan Mantap, pada akhir masa jabatan.
Gubernur mengakui adanya kendala keterbatasan dana dari pusat. Namun, Pemprov Kalbar tetap berkomitmen memperbaiki jalan provinsi yang rusak, melalui kolaborasi bersama kepala daerah setempat (Bupati/Wali Kota) setempat.
Selain infrastruktur, sektor pembangunan manusia juga menjadi perhatian. Gubernur Ria Norsan menyebutkan, telah ada progress yang dilakukan, guna memacu kualitas manusia di wilayah Kalimantan Barat.
“Yang mana pada saat ini, telah berhasil menaikan IPM Kalbar dari 71,19 pada tahun 2024, menjadi 72,09 di tahun 2026,” tutur Gubernur Kalbar.
Untuk menekan angka putus sekolah yang mencapai 25 persen, Pemprov Kalbar akan melibatkan sektor swasta.
Caranya, melalui pendidikan vokasi dan penyediaan program Paket A, B, dan C bagi pekerja perusahaan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
Gubernur Ria Norsan juga mengajak seluruh pihak, mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Ia meminta perwakilan mahasiswa, menyampaikan naskah tuntutan secara detail, agar dapat dipelajari dan dijawab secara komprehensif oleh instansi terkait.
”Kita kan cari jalan keluar bersama-sama,” kata Gubernur Ria Norsan.
Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada peserta aksi, sudah membantu dan memberikan masukan.
“Mari kita kawal bersama pembangunan di Kalimantan Barat,” ujar Gubernur di hadapan para perwakilan massa.(BR)
