JAKARTA, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan akan mengevaluasi dan audit terbuka terhadap paket renovasi rumah jabatan gubernur.
Melansir Antara, Selasa (28/4/2026), paket renovasi rumah jabatan gubernur itu senilai Rp25 miliar dan menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
“Seluruh item dalam paket renovasi akan dikaji ulang untuk memastikan prioritas penggunaannya sesuai kepentingan publik,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, kemarin.
Menurut dia, meskipun perencanaan renovasi tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat. Namun tanggung jawab tetap berada pada dirinya sebagai kepala daerah.
Ia menegaskan sebagai gubernur saat ini tanggung jawab tetap ada pada dirinya. “Saya harus memastikan prioritas sesuai rasa keadilan masyarakat,” kata dia.
Rudy juga menyatakan penggunaan anggaran fasilitas pimpinan ke depan akan disesuaikan agar lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, langkah audit terbuka ini disebut sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Selain mengevaluasi item-item yang menuai sorotan publik, Pemprov Kaltim juga akan membuka ruang pengawasan publik dalam proses peninjauan anggaran tersebut.
Ia mengatakan kebijakan ini dinilai sejalan dengan prinsip efisiensi belanja daerah dan penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Kami menekankan prioritas pemerintah daerah tetap pada pembenahan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan yang berdampak langsung bagi warga,” katanya.***
