PONTIANAK, borneoreview.co – Di tengah tekanan efisiensi anggaran yang melanda berbagai daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak mulai mengarahkan fokus kebijakan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu yang didorong adalah program padat karya, yang dinilai mampu menjaga denyut ekonomi di level akar rumput.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pontianak, Rino Pandriya, menegaskan bahwa program padat karya tetap relevan dijalankan meski pemerintah sedang melakukan penghematan. Program ini tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menjaga perputaran ekonomi masyarakat kecil tetap hidup.
“Dalam situasi efisiensi, setiap program harus benar-benar dikaji agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Program padat karya yang dimaksud meliputi berbagai pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan lingkungan hingga perbaikan drainase. Bedanya, pengerjaan proyek ini melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
Skema tersebut dinilai efektif karena memberikan penghasilan langsung kepada warga. Upah yang diterima kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari membeli bahan pokok hingga biaya pendidikan anak. Bahkan, tidak sedikit yang memanfaatkannya sebagai modal usaha kecil di rumah.
Dalam konteks ini, program padat karya bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen distribusi ekonomi yang lebih merata.
Dorongan terhadap program ini tidak lepas dari kondisi ekonomi yang tengah menghadapi tekanan. Rino mengungkapkan, kenaikan harga bahan bangunan, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga kenaikan harga BBM turut memicu meningkatnya biaya hidup masyarakat.
Ironisnya, kondisi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan upah tenaga kerja, sehingga daya beli masyarakat berpotensi tergerus.
Situasi ini juga diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah, yang mengharuskan penyesuaian dalam berbagai sektor belanja. Sebelumnya, Pemerintah Kota Pontianak bahkan mengalami penurunan transfer keuangan daerah sekitar 5,17 persen pada 2026, yang berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah.
Di tengah kondisi tersebut, DPRD juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran diharapkan difokuskan pada kebutuhan primer, serta menghindari pola konsumsi berlebihan.
Menurut Rino, tekanan ekonomi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dirasakan di sejumlah negara Asia Tenggara. Namun, dampaknya dinilai cukup signifikan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
DPRD menekankan agar seluruh program pemerintah kota ke depan benar-benar berpihak kepada masyarakat lapisan bawah. Program yang tepat sasaran diyakini dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat di tengah ketidakpastian.
“Kalau program itu dirasakan masyarakat, maka perputaran ekonomi akan hidup sampai ke bawah,” pungkasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, arah kebijakan seperti ini menjadi penanda bahwa pembangunan tidak semata soal angka, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan hidup masyarakat yang paling rentan.***
