PONTIANAK, borneoreview.co -Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas sektor. Langkah ini menjadi krusial di tengah potensi kenaikan harga bahan pokok akibat meningkatnya permintaan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Pontive Center, Selasa (5/5/2026), melibatkan berbagai instansi terkait. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan, meski kondisi inflasi saat ini masih berada di zona aman, kewaspadaan tidak boleh kendur.
“Inflasi kita masih dalam kategori aman. Tapi menjelang Idul Adha, permintaan biasanya meningkat, sehingga perlu dijaga bersama,” ujarnya.
Pontianak sendiri menghadapi tantangan khas sebagai kota distribusi, bukan daerah penghasil. Artinya, fluktuasi harga di daerah lain dapat langsung berdampak pada harga di dalam kota. Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi sangat bergantung pada akurasi data, khususnya dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan catatan BPS, inflasi bulanan (month-to-month) Kota Pontianak pada April 2026 tercatat sebesar 0,59 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan tren stabilitas harga yang relatif terjaga.
Secara tahunan (year-on-year), inflasi berada di angka 2,15 persen, sementara inflasi tahun kalender mencapai 1,42 persen. Bahkan, sepanjang 2025, inflasi kumulatif hanya 1,50 persen, masih dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Namun di balik angka yang terkendali, tekanan inflasi tetap mengintai. Kenaikan harga avtur lebih dari 70 persen akibat lonjakan harga minyak global menjadi salah satu faktor utama. Dampaknya terasa pada sektor transportasi yang menyumbang inflasi terbesar, disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Selain itu, penyesuaian harga BBM dan LPG non-subsidi juga ikut memberi kontribusi terhadap kenaikan harga di daerah.
Pemkot Pontianak pun tidak hanya fokus menjaga stabilitas harga, tetapi juga membidik penghargaan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat. Insentif tersebut dinilai penting sebagai motivasi di tengah dinamika fiskal daerah.
Dengan sinergi antarinstansi dan pemanfaatan data yang akurat, pemerintah berharap tren inflasi yang terkendali ini dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Terlebih, momentum hari besar keagamaan kerap menjadi ujian bagi stabilitas harga di daerah.***
