PONTIANAK, borneoreview.co – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan mengatakan pihaknya saat ini sedang mewujudkan hilirisasi sawit melalui pengembangan industri minyak goreng dan produk turunan dengan memastikan legalitas lahan menjadi prioritas.
Melansir Antara, Jumat (24/7/2026), hilirisasi sawit merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat kemandirian pangan Kalbar.
“Sebagai pimpinan daerah, kami menyambut baik rencana hilirisasi sawit, mulai dari pembangunan pabrik minyak goreng hingga pengembangan produk turunannya seperti margarin,” katanya, kemarin.
“Ini merupakan cita-cita besar kami agar Kalbar mampu mewujudkan kemandirian pangan,” tambah Krisantus.
Ia mengatakan pengembangan industri hilir sawit juga perlu diikuti optimalisasi lahan melalui pola intercropping, seperti penanaman kedelai sebelum kelapa sawit, serta integrasi sapi-sawit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging di daerah.
Namun, Krisantus menegaskan seluruh program ekstensifikasi lahan harus mengutamakan kepastian hukum dengan memastikan setiap lahan yang dikembangkan berstatus “clear and clean” untuk mencegah konflik hukum dan sosial.
“Kalau dari target luasan ada yang bermasalah, fokus pada lahan yang benar-benar ‘clear and clean’. Jangan sampai muncul persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Ia mengingatkan investasi perkebunan harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta menghormati keberagaman suku dan budaya yang telah lama hidup di Kalbar, termasuk masyarakat yang bermukim di kawasan sebelum penetapan tata ruang.
Krisantus juga mengajak investor, baik BUMN maupun swasta, memiliki rasa memiliki terhadap daerah tempat mereka berusaha dengan turut menjaga keberlanjutan lingkungan dan kondusivitas masyarakat.
“Ibarat membuka toko kelontong, kita harus mencintai tokonya sekaligus tempat toko itu berdiri. Investor perkebunan maupun pertambangan jangan hanya mencintai buah sawit atau bauksitnya saja, tetapi cintailah juga tanah Kalbar tempat usaha itu tumbuh,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta PTPN IV segera menginventarisasi dan mempercepat peremajaan kebun-kebun tua milik perusahaan, antara lain di Parindu, Meliau, Ngabang, dan Kembayan, termasuk kebun karet yang sudah tidak produktif agar tidak terbengkalai dan memicu klaim lahan.
Pemerintah Provinsi Kalbar, kata Krisantus, siap memfasilitasi percepatan perizinan dan persetujuan teknis serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan program perkebunan berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.***
