MELAWI, borneoreview.co – Sejumlah ketua dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Melawi mendatangi Markas Polres Melawi untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap organisasi yang sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Kedatangan gabungan ormas tersebut merupakan bentuk upaya meminta kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan. Mereka berharap proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam audiensi dengan pihak kepolisian, perwakilan ormas meminta penjelasan mengenai tahapan penyelidikan maupun tindak lanjut atas laporan dugaan penghinaan yang dinilai telah mencederai nama baik organisasi.
Don Mikael dari Sabang Merah Borneo yang mewakili Ormas, menyampaikan bahwa langkah tersebut bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum agar setiap laporan yang telah diterima mendapatkan kepastian penyelesaian.
“Kami datang untuk meminta penjelasan terkait perkembangan laporan yang telah kami sampaikan. Harapan kami, proses hukum berjalan secara objektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Polres Melawi menerima aspirasi yang disampaikan gabungan ormas dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penanganan perkara sesuai prosedur yang berlaku. Kepolisian juga menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan diproses berdasarkan alat bukti, fakta hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu pihak Polres Melawi dalam waktu dekat akan minta keterangan saksi ahli terkait kasus dugaan penghina terhadap ormas, seperti saksi ahli bahasa, saksi ahli UU ITE dan saksi ahli pidana. Setelah Langkah ini dilakukan akan dilakukan kembali gelar perkara.
Gabungan ormas berharap komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum terus terjalin dengan baik sehingga setiap persoalan hukum dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.***
