JAKARTA, borneoreview.co – Riak kecil memecah permukaan Danau Matano. Di kejauhan, ekskavator raksasa masih mengeruk perut bumi Sulawesi Selatan.
Di ruangan ber-AC sebuah teater elite di jantung Ibu Kota, aroma optimisme berbaur dengan keringat realitas tak sejalan.
Tawa kecil dan tepuk tangan meriah menyambut peluncuran buku seorang menteri, tetapi di sudut lain, sebuah narasi tentang tanah akan digali kembali bergulir bak pisau bermata dua.
“Jadi kita fokus dulu untuk bisa mengeksplorasi, untuk menjustifikasi pengembangan tambang,” ujar Bernardus Irmanto, Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, di Djakarta Theater, Jumat (7/8/2026).
Kalimat itu singkat, namun ia adalah deklarasi. Di tengah denyut nadi ekonomi yang limbung, perusahaan tambang pelat merah itu justru pamer memasuki fase penentuan investasi Proyek Tanamalia.
Sebuah ironi yang menusuk ketika rakyat berjibaku melawan efisiensi anggaran, mesin-mesin ekstraksi justru bersiap meraung lebih kencang.
Fase Harapan Rapuh
Proyek Tanamalia kini bertengger di fase Front End Loading (FEL) 2. Sebuah tahap krusial untuk mengukur layak tidaknya tanah seluas 13.556,8 hektare itu disobek lebih dalam.
Bernardus Irmanto juga mengklaim prospeknya cukup baik. Namun, ia memilih bungkam soal angka pasti cadangan bijih.
Fokus kini tertuju pada pembuktian apakah perut bumi di tiga sub blok Leoha, Lemo-Lemo, dan Lingkona cukup gemuk untuk disantap industri.
Jika kalkulasi bisnis berjalan mulus, konstruksi akan dimulai pada 2027/2028. Penambangan perdana ditargetkan pada 2030.
Bayangan pabrik pengolahan nikel berteknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) mulai digambar di atas kertas-kertas kontrak.
Tanamalia disiapkan menjadi tambang terintegrasi, mengaliri rantai pasok kendaraan listrik dunia.
Sementara itu, di atas tanah sama, akar-akar pohon di kawasan hutan lindung mulai gelisah.
Manisnya Janji Debu
Di balik kilau logam, aroma amis konflik sosial mulai menguar. Tanamalia tak hanya memotong bukit, tetapi juga batas-batas kehidupan masyarakat adat telah lama menghuni lingkar Sorowako.
Direktur Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Budiawansyah, mengakuinya dengan nada gamang.
“Bolak-balik saya diingatkan, ‘Pak, tolong diperhatikan sustainability-nya, tolong diperhatikan sosialnya.’ Challenging, yes. But kita bisa melewati itu nanti,” ucap Budiawansyah dalam acara HIPMI di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Kalimat kita bisa melewati itu terdengar begitu ringan, seolah problem sosial dan kerusakan ekologi hanyalah kerikil bisa disingkirkan begitu saja oleh buldoser.
Pernyataan ini kontras dengan klaim Bernardus Irmanto yang menyebut penyelesaian masalah akan dilakukan secara humanis.
Sebuah kata puitis seringkali kehilangan maknanya saat berhadapan dengan ganti rugi yang tak sepadan atau relokasi paksa.
Raksasa yang Haus Legitimasi
Proyek ini berdiri di atas fondasi izin penggunaan kawasan hutan yang baru terbit pada 2025.
Namun, izin legal tak selalu berbanding lurus dengan legitimasi moral. Ketika Vale menyebut Tanamalia sebagai future dan sumber pertumbuhan baru, publik justru bertanya-tanya, untuk siapa masa depan itu dibangun?
Di tengah perayaan narasi hilirisasi, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) seolah berlari terlalu cepat.
Mereka mengejar setoran devisa dari ekosistem baterai listrik global, sementara di sekitar Danau Matano, debu tebal masih menjadi langit-langit harian warga.
Proyek Tanamalia adalah paradoks ia menjanjikan peradaban energi bersih, tetapi harus dilahirkan melalui luka menganga di wajah bumi.
Di Tengah Pragmatisme Tambang
Narasi patuh hukum dan penyelesaian humanis dilontarkan para petinggi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) adalah kemewahan retoris basi.
Ketika efisiensi ekonomi memaksa negara memangkas subsidi rakyat, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) justru sibuk menjustifikasi ekspansi.
Haruskah keselamatan ekologi dan ruang hidup masyarakat adat kembali dikorbankan demi ambisi proyek Fase 2 ini?
Publik tak bisa lagi disuguhi janji manis di balik tirai debu penambangan kian pekat di saat perut rakyatnya lapar.***
