Kala PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Pamer Tanamalia Saat Ekonomi Seret, Tambang 2030 Dipertanyakan!

PT Vale Indonesia

JAKARTA, borneoreview.co – Sorowako belum selesai mengunyah pertanyaan lama. Seberapa jauh nikel bisa dikejar ketika ekonomi sedang menahan lapar?

Di ruang peluncuran buku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (7/8/2026), PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kembali membawa Tanamalia ke meja investasi.

Nada optimistis terdengar, tetapi lubang pertanyaan belum tertutup cadangan belum diumumkan, konstruksi masih menunggu, dan tambang paling cepat baru berproduksi pada 2030.

Fase investasi belum tuntas? Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Bernardus Irmanto, beralih Tanamalia masih berada pada Front End Loading (FEL) 2.

Tahap ini menjadi ruang pemeriksaan teknis dan ekonomi sebelum perusahaan menentukan keputusan investasi.

Di tahap ini, hasil pengeboran dan pemetaan menjadi bahan penting untuk membaca kontinuitas sumber daya.

Setiap data harus diuji sebelum berubah menjadi dasar keputusan modal. Sebab, keputusan membangun tambang membawa konsekuensi panjang, mulai dari pembiayaan, infrastruktur, energi, tenaga kerja, sampai pengelolaan limbah.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) masih menuntaskan eksplorasi. Hasil sementara disebut memberi prospek cukup baik, tetapi perusahaan belum membuka angka cadangan teridentifikasi.

Bagi proyek tambang, angka itu bukan hiasan presentasi. Ia menjadi dasar untuk menghitung umur tambang, kebutuhan modal, kapasitas produksi, hingga kelayakan bisnis.

“Jadi kita fokus dulu untuk bisa mengeksplorasi, untuk menjustifikasi pengembangan tambang,” kata Bernardus Irmanto dalam acara tersebut.

Setelah FEL 2 selesai, Tanamalia diproyeksikan masuk FEL 3, fase persiapan menuju pembangunan.

Bila target berjalan sesuai rencana, konstruksi dimulai pada 2027/2028. Produksi tambang paling cepat menyusul pada 2030.

Angka Besar Menanti Bukti

Tanamalia mencakup tiga sub-blok: Leoha, Lemo-Lemo, dan Lingkona. Total wilayah mencapai 13.556,8 hektare. Pengembangan berlandaskan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Nomor 885 Tahun 2025 untuk kegiatan eksplorasi.

Proyek ini diposisikan sebagai salah satu ekspansi utama PT Vale Indonesia Tbk (INCO), bersama Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

Skala kawasan membuat rencana ini bukan proyek kecil. Setiap perubahan penggunaan ruang berpotensi membawa dampak lintas sektor.

Karena itu, informasi tentang tahapan izin, hasil eksplorasi, rencana fasilitas, kebutuhan air, energi, serta pengelolaan residu patut tersedia secara terang bagi publik dan pemangku kepentingan.

Rancangannya tidak berhenti pada penambangan bijih. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menyiapkan konsep pengolahan nikel limonit secara terintegrasi memakai teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL).

Ambisinya jelas memperkuat portofolio nikel, menopang industri hilir, sekaligus memasok rantai kendaraan listrik.

Namun, ambisi tidak otomatis menjadi produksi. Masih ada jarak panjang antara peta proyek, keputusan investasi, pembangunan fasilitas, dan bijih pertama keluar dari tambang.

Hutan dan Warga Menunggu

Tanamalia membawa persoalan lebih rumit karena wilayahnya mencakup kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Di titik ini, proyek tidak cukup dinilai dari kadar nikel atau hitungan keekonomian. Pemeriksaan harus mencakup daya dukung wilayah, perubahan bentang alam, air, keanekaragaman hayati, serta ruang hidup masyarakat.

Setiap tahapan perlu memiliki ukuran keberhasilan dan mekanisme pengawasan terukur. Di sinilah kritik publik mendapat tempat semakin luas skala proyek, semakin besar pula kebutuhan transparansi.

Bernardus mengatakan Vale akan mengikuti aturan serta melibatkan masyarakat. Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi pelaksanaannya menentukan seberapa besar proyek diterima warga sekitar.

“Ya kita gini, intinya kita harus tetap patuh hukum. Kemudian kita menyadari ada masyarakat di sana, sebisa mungkin kita upayakan penyelesaiannya adalah penyelesaian yang humanis,” ujar Bernardus Irmanto beralasan.

Kata humanis kini punya beban besar. Ia harus diterjemahkan menjadi proses terbuka, dialog bermakna, perlindungan hak warga, serta penyelesaian dampak secara terukur.

Tanpa itu, jargon keberlanjutan mudah berubah menjadi bunyi korporasi di atas kertas.

Tantangan Makin Terang

Sehari sebelumnya, Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Budiawansyah, mengklaim sustainability dan aspek sosial menjadi tantangan penting Tanamalia.

Pernyataan itu disampaikan dalam Mining Nation Revolution, agenda HIPMI di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

“Bolak-balik saya diingatkan, ‘Pak, tolong diperhatikan sustainability-nya, tolong diperhatikan sosialnya.’ Challenging, yes. But kita bisa melewati itu nanti,” kata Budiawansyah dalih beragam alasan.

Dia juga menyebut Tanamalia sebagai salah satu sumber pertumbuhan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada masa depan. Penjajakan kerja sama dengan sejumlah calon mitra mulai dilakukan.

“Ini (Tanamalia) future dan sedang mulai dirintis. Itu kerja sama di Blok Tanamalia,” katanya.

Di sinilah ironi proyek muncul. Saat ekonomi global bergerak penuh tekanan dan industri terus berburu mineral strategis, Vale membawa Tanamalia sebagai cerita pertumbuhan.

Tetapi publik belum membutuhkan sekadar cerita. Publik membutuhkan angka, kepastian proses, dan bukti bahwa ekspansi nikel tidak meninggalkan tagihan ekologis serta sosial.

Tanamalia belum menjadi tambang produksi. Bahkan, rentang waktu menuju produksi menunjukkan betapa panjang jalan proyek ini.

Masih ada pekerjaan teknis, keputusan modal, perizinan, desain fasilitas, pembangunan, uji operasi, serta pengamanan rantai pasok.

Bila satu tahapan tersendat, jadwal berikutnya ikut bergeser. Publik pun berhak mengetahui alasan setiap perubahan, bukan sekadar menerima target baru setelah tenggat berlalu.

Pada 2027/2028, konstruksi akan diuji. Pada 2030, produksi paling cepat akan diuji lagi.

Sebelum semua itu terjadi, pertanyaan paling penting tetap sama apakah pertumbuhan bisa berjalan seiring dengan perlindungan hutan dan martabat warga?

Jawabannya tidak cukup lewat panggung, jargon, atau proyeksi. Tanamalia akan dinilai dari jejak nyata di lapangan.

Ingat dan catat! Tanamalia bukan sekadar soal nikel dan investasi. Publik patut mengawal transparansi cadangan, dampak lingkungan, serta perlindungan warga sebelum proyek masuk tahap pembangunan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *