BOLAANG MONGONDOW, borneoreview.co – Pagi di kawasan Hutan Produksi Terbatas atau HPT Sungai Ongkag tak sekadar menyimpan bunyi rimbun daun. Di antara tanah basah dan jejak aktivitas manusia, petugas menemukan bak perendaman emas serta sarana tambang sebuah tanda bahwa hutan kembali berhadapan dengan kerakusan atas mineral.
Operasi Pengamanan Kehutanan pada 10 Juli 2026 membuka pintu perkara. UPTD KPH Unit I Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara menemukan indikasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan HPT Sungai Ongkag, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
Di lokasi itu, CXY diamankan. Warga negara China tersebut tidak mampu menunjukkan dokumen perizinan sah terkait aktivitas pertambangan.
Temuan lapangan tidak berhenti pada seorang pekerja. Penyidik mengembangkan perkara hingga 18 Juli 2026, lalu mengamankan XXL di lokasi sama.
Keduanya diserahkan kepada Kantor Seksi Wilayah III Manado, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi, untuk menjalani penyidikan.
Ada Jejak Emas
Dari pemeriksaan, penyidik mulai merangkai peran dua WNA tersebut. XXL diduga bertugas sebagai pengawas lapangan, sedangkan CXY diduga mengoordinasikan operasional pertambangan emas tanpa izin.
Peran itu membuat perkara bergerak dari sekadar temuan alat tambang menuju dugaan jejaring operasional.
Di kawasan hutan, aktivitas ilegal bukan cuma soal lubang tanah atau bak pengolahan; ada manusia, modal, alat, upah, bahan, serta keputusan operasional di belakangnya.
Penyidik kemudian menggali jejak transaksi melalui keterangan ahli digital forensik. Riwayat penerimaan dan penyaluran dana pada rekening atas nama CXY ditemukan dalam pemeriksaan tersebut.
Sponsor Dana PETI
Arus uang menjadi potongan penting dalam konstruksi perkara. Transaksi itu diduga berkaitan dengan pembayaran upah pekerja, penyewaan alat, serta pembelian bahan untuk proses pengolahan emas.
Catatan digital tersebut memberi penyidik jalur untuk membaca dugaan aktivitas dari sisi finansial.
Jika lokasi menunjukkan tempat operasi, transaksi memberi petunjuk tentang bagaimana kegiatan itu diduga bergerak dan dibiayai.
Namun, status tersangka tetap berada dalam koridor proses hukum. Dugaan peran dan penggunaan dana harus diuji melalui penyidikan, pembuktian, serta tahapan peradilan sesuai ketentuan berlaku.
Kawasan HPT Sungai Ongkag kini menjadi latar penting perkara. Hutan Produksi Terbatas bukan ruang kosong tanpa aturan; kawasan itu memiliki fungsi pengelolaan serta batas pemanfaatan, sehingga kegiatan tambang tanpa izin membawa persoalan hukum sekaligus tekanan ekologis.
Kementerian Kehutanan menilai pertambangan ilegal di kawasan hutan dapat merusak lingkungan, mengganggu tata kelola sumber daya alam, serta menggerus kepentingan masyarakat dan negara.
Kritik keras itu diarahkan pada praktik ekstraksi tanpa hak, terutama ketika pelaku usaha legal harus memenuhi kewajiban, sementara aktivitas ilegal beroperasi di luar pagar aturan.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Ali Bahri mengklaim, temuan lapangan menjadi pintu masuk pengembangan perkara.
Dia juga mengapresiasi UPTD KPH Unit I Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara, lalu menegaskan koordinasi bersama KPH serta instansi terkait akan diperkuat untuk menjaga kawasan hutan.
“Temuan awal di lapangan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan perkara ini,” ucap Ali Bahri, Kamis, 3 September 2026.
Pernyataan itu menegaskan pola penanganan perkara temuan fisik menjadi pemantik, penyidikan membedah peran, sementara bukti digital memperlebar jalur pemeriksaan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho juga mengklaim, negara tidak boleh membiarkan pertambangan ilegal mengambil manfaat sumber daya alam tanpa hak.
Menurut dia, penindakan bukan hanya soal menghentikan kerusakan kawasan, tetapi menjaga kepentingan masyarakat, penerimaan negara, serta persaingan usaha tetap adil.
Kedua tersangka disangkakan melanggar Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ancaman hukumnya tidak kecil. Keduanya terancam pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp7,5 miliar.
Angka itu menjadi garis keras perkara: sepuluh tahun penjara, Rp7,5 miliar denda, serta kawasan hutan sebagai ruang publik berada di tengah proses penegakan hukum.
Di balik penetapan tersangka, ada pesan lebih luas bagi kawasan hutan Sulawesi Utara.
Tambang ilegal sering hadir tanpa papan nama, tetapi meninggalkan tanda keras tanah terbuka, sarana pengolahan, lalu aliran uang mengikuti kebutuhan operasi.
Pada titik ini, penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penangkapan di lapangan. Penyidik perlu memastikan asal modal, rantai pasok alat, hubungan pekerja, serta pihak lain bila bukti baru muncul.
Setiap simpul penting agar perkara tidak selesai sebagai kabar singkat, sementara aktivitas serupa kembali tumbuh di tempat berbeda di balik sunyi kawasan hutan tersebut.
Kini, Kementerian Kehutanan menyatakan pengamanan kawasan akan diperkuat melalui penindakan dan koordinasi bersama pemerintah daerah, pengelola kawasan, aparat penegak hukum, serta pihak terkait.
Bagi perkara Sungai Ongkag, ujungnya bukan sekadar siapa berdiri di balik alat tambang, melainkan sejauh mana hukum mampu memutus rantai aktivitas ilegal sebelum hutan kehilangan lebih banyak ruang.***
